PERAN PEMERINTAH KOTA PADANG DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT BUNGUS TELUK KABUNG TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH

Yuhendri, Yovi (2026) PERAN PEMERINTAH KOTA PADANG DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT BUNGUS TELUK KABUNG TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER- DAFTAR ISI) YOVI YUHENDRI NIM 2113030148 COVER- DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (434kB)
	Text (BAB I) YOVI YUHENDRI NIM 2113030148 BAB I.pdf - Published Version Download (428kB)
	Text (BAB III) YOVI YUHENDRI NIM 2113030148 BAB III.pdf - Published Version Download (222kB)
	Text (BAB V-DAPUS) YOVI YUHENDRI NIM 2113030148 BAB V-DAPUS.pdf - Published Version Download (199kB)
	Text (FULLTEXT) YOVI YUHENDRI NIM 2113030148 FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, dalam mematuhi ketentuan pengelolaan sampah, meskipun Pemerintah Kota Padang telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah beserta Peraturan Wali Kota sebagai turunannya. Kondisi ini menarik untuk dikaji lebih lanjut guna mengetahui bagaimana peran Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya di kawasan pesisir yang berjarak relatif jauh dari pusat kota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk peran Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung terhadap pengelolaan sampah, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan peran tersebut, serta meninjaunya dari perspektif siyasah syar'iyyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research), di mana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan aparatur Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang serta warga masyarakat Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, yang dilaksanakan pada bulan Februari hingga Juli 2026, dilengkapi dengan observasi langsung di lapangan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang telah menjalankan perannya melalui tiga fungsi utama, yaitu regulator melalui Perda Nomor 21 Tahun 2012 dan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Sampah, fasilitator melalui penyediaan Lembaga Pengelola Sampah (LPS), armada bentor, dan TPS 3R, serta edukator melalui sosialisasi, kerja sama dengan perguruan tinggi, dan program Padang Rancak Award. Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut di Kecamatan Bungus Teluk Kabung masih menghadapi enam faktor penghambat, yaitu rendahnya kesadaran hukum dan perilaku masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan anggaran dan sumber daya aparatur, lemahnya pemerataan sosialisasi dan edukasi hukum, lemahnya penegakan hukum dan pengawasan di tingkat lapangan, serta faktor sosial dan budaya masyarakat pesisir. Dari perspektif siyasah syar'iyyah, peran Pemerintah Kota Padang pada dasarnya telah mencerminkan prinsip maslahah 'ammah, al-hisbah, keadilan, dan amanah, namun keempat prinsip tersebut belum terwujud secara utuh dan merata di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, sehingga kemaslahatan kebijakan pengelolaan sampah masih perlu diperkuat agar benar-benar dirasakan secara adil oleh seluruh warga tanpa memandang jarak wilayah tempat tinggal mereka dari pusat kota.

Actions (login required)

View Item