Pengawasan Kearsipan di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Andriyani, Riski (2026) Pengawasan Kearsipan di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover Daftar Isi) Cover sampai Daftar Isi.pdf - Published Version Download (778kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (270kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (267kB)
	Text (BAB V-Daftar Pustaka) BAB V-Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (317kB)
	Text (FULLTEXT) SKRIPSI RISKI ANDRIYANI FULL BAB.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan kearsipan di Kantor Gubernur Kota Padang, Sumatera Barat yang ditinjau dari indikator penetapan standar kearsipan, mengadakan penilaian atau evaluasi, dan tindakan korektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian terdiri dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Arsiparis, dan dua orang Staf Arsiparis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengawasan kearsipan di Provinsi Kota Padang telah berjalan secara terstruktur melalui tiga tahapan yang saling berkesinambungan. Pada tahap penetapan standar, instansi telah menyusun kebijakan dan regulasi secara partisipatif mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, menetapkan Jadwal Retensi Arsip dengan validasi dari ANRI, serta melaksanakan sosialisasi standar meski jangkauannya belum merata ke seluruh unit kerja. Pada tahap evaluasi, audit internal dilaksanakan menggunakan instrumen checklist dengan mekanisme pelaporan berjenjang, namun ditemukan pola ketidaksesuaian yang berulang pada aspek pelabelan, kode klasifikasi, dan pencampuran arsip aktif dengan inaktif yang menandakan akar permasalahan belum tertangani secara tuntas. Pada tahap tindakan korektif, bimbingan teknis dilaksanakan secara rutin dengan materi yang praktis dan relevan, didukung pendampingan langsung oleh kepala arsiparis, serta pemantauan tindakan perbaikan melalui form monitoring bulanan yang diverifikasi melalui kunjungan lapangan, meskipun sistem pemantauan masih bersifat manual dan budaya pelaporan dari unit kerja belum sepenuhnya tertanam. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pengawasan kearsipan di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat telah berjalan secara sistematis dengan fondasi regulasi yang kuat dan kompetensi teknis tim arsiparis yang memadai, namun belum sepenuhnya efektif pada tataran implementasi. Masih diperlukan peningkatan efektivitas sosialisasi standar kearsipan kepada seluruh unit kerja, penambahan tenaga arsiparis yang berkompeten, peningkatan frekuensi audit internal, serta digitalisasi sistem monitoring tindak lanjut guna meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengawasan secara keseluruhan.

Actions (login required)

View Item