Pemenuhan dan Perlindungan Hak Mendapatkan Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Pemerintahan Kota Padang

Nabila, Zahra (2026) Pemenuhan dan Perlindungan Hak Mendapatkan Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Pemerintahan Kota Padang. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar Isi) Zahra Nabila-2113030142 - Cover - Daftar Isi.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (413kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (520kB)
	Text (BAB V dan Daftar Pustaka) BAB V dan Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (347kB)
	Text (Full Text) Zahra Nabila-2113030142 - Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (8MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “Pemenuhan dan Perlindungan Hak Mendapatkan Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Pemerintahan Kota Padang” yang ditulis oleh Zahra Nabila, NIM 2113030142, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, tahun 2026. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan di lingkungan Pemerintahan Kota Padang, meskipun secara normatif hak tersebut telah dijamin dalam UUD 1945, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Perda Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015. Salah satu persoalan yang masih ditemukan adalah belum terealisasinya secara maksimal ketentuan kuota minimal 2% penyandang disabilitas dalam rekrutmen Aparatur Sipil Negara di Kota Padang. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana mekanisme pemenuhan dan perlindungan hak bekerja bagi penyandang disabilitas di Pemerintahan Kota Padang, bagaimana peran dan koordinasi lembaga daerah terkait dalam pelaksanaannya, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan pemenuhan dan perlindungan hak bekerja bagi penyandang disabilitas, mengkaji peran dan koordinasi antar lembaga terkait, serta mengidentifikasi kendala yang menghambat terwujudnya pemenuhan hak tersebut secara optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum empiris, yang memadukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dengan pengumpulan data lapangan melalui wawancara dan dokumentasi pada instansi terkait di lingkungan Pemerintahan Kota Padang. Signifikansi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum tata negara terkait perlindungan hak penyandang disabilitas, serta kontribusi praktis sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang telah memiliki dasar hukum dan kebijakan dalam pemenuhan dan perlindungan hak bekerja bagi penyandang disabilitas, namun pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Hambatan yang ditemukan meliputi lemahnya koordinasi antar instansi, belum tersedianya kebijakan teknis yang komprehensif, keterbatasan akses informasi dan sarana pendukung, serta masih adanya faktor struktural dan sosial yang memengaruhi efektivitas pemenuhan hak tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen pemerintah daerah, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta optimalisasi implementasi kebijakan agar pemenuhan dan perlindungan hak bekerja bagi penyandang disabilitas dapat terlaksana secara adil, inklusif, dan berkelanjutan. Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Hak Mendapatkan Pekerjaan, Pemerintah Daerah.

Actions (login required)

View Item