Implikasi Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Payakumbuh

Rahayu, Febi (2026) Implikasi Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Payakumbuh. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar Isi) Cover-daftar isi.pdf - Published Version Download (680kB)
	Text (BAB I) Febi Rahayu NIM 2213030079 BAB I...pdf - Published Version Download (375kB)
	Text (BAB III) Febi Rahayu NIM 2213030079 BAB III.pdf - Published Version Download (341kB)
	Text (BAB V-Daftar Pustaka) Febi Rahayu BAB V-DAPUS.pdf - Published Version Download (359kB)
	Text (Full Text) Febi Rahayu NIM 2213030079 FUUL TEKS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh implementasi Program Makan Bergizi Gratis yang bertujuan memenuhi gizi peserta didik, namun berdampak ekonomi secara signifikan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Payakumbuh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Program Makan Bergizi Gratis dalam perspektif pembangunan hukum nasional, mengkaji implikasinya terhadap jaminan hak atas penghidupan yang layak bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta meninjaunya dari sudut pandang Siyasah Dusturiyah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis-sosiologis empiris, yang didukung oleh data primer melalui observasi dan wawancara dengan pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Payakumbuh, pihak sekolah MAN 2 Kota Payakumbuh, pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Koto Tangah, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Selain itu, data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kedudukan Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari program pemerintahan dalam perspektif pembangunan hukum nasional masih memunculkan anomali dan kelemahan landasan hukum, di antaranya karena tidak didasarkan pada Undang-Undang khusus setingkat UU Induk Gizi Nasional melainkan hanya bersandar pada Peraturan Presiden (Perpres Nomor 115 Tahun 2025 dan Perpres Nomor 83 Tahun 2024), yang berpotensi mencederai hierarki norma perundang-undangan, asas checks and balances, serta postur anggaran pendidikan (APBN), pelaksanaan Program MBG di MAN 2 Kota Payakumbuh memberikan implikasi negatif secara empiris terhadap UMKM berupa anjloknya omzet harian pedagang kantin hingga rata-rata 67,47% akibat perubahan pola konsumsi siswa yang telah kenyang oleh makanan program, tanpa diimbangi regulasi perlindungan khusus atau pelibatan optimal pedagang lokal ke dalam rantai pasok dapur SPPG. Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah, kebijakan ini menghadirkan dua sisi mata pisau; di satu sisi bernilai maslahah untuk melindungi jiwa (hifzh an-nafs), namun di sisi lain menimbulkan mafsadah berupa marjinalisasi ekonomi rakyat. Berdasarkan kaidah "dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih", pemerintah wajib menghadirkan kebijakan yang berimbang (tawazun) agar tujuan pemenuhan gizi tercapai tanpa mengorbankan keadilan dan kesejahteraan pelaku UMKM lokal.

Actions (login required)

View Item