Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Padang Dalam Penanganan Bencana Banjir Di Lubuk Minturun dan Batu Busuk Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyyah

Oktaviani, Dora (2026) Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Padang Dalam Penanganan Bencana Banjir Di Lubuk Minturun dan Batu Busuk Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyyah. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER) Dora Oktaviani. 2213030088. COVER.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) Dora Oktaviani. 2213030088. BAB I.pdf - Published Version Download (765kB)
	Text (BAB III) Dora Oktaviani. 2213030088. BAB III.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB V) Dora Oktaviani. 2213030088. BAB V.pdf - Published Version Download (701kB)
	Text (FULL TEXT) Dora Oktaviani. 2213030088. FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bencana banjir yang terjadi di Lubuk Minturun dan Batu Busuk yang menimbulkan kerusakan rumah, terganggunya akses masyarakat, serta menimbulkan kebutuhan masyarakat terhadap bantuan dan tempat tinggal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam penanganan bencana banjir di Lubuk Minturun dan Batu Busuk, faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya, serta tinjauan kebijakan tersebut dalam perspektif Siyāsah Syar‘iyyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan BPBD, pemerintah kelurahan, dan masyarakat terdampak di Lubuk Minturun dan Batu Busuk, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang telah melaksanakan kebijakan penanganan banjir melalui tahapan penyusunan agenda, perumusan, penetapan, dan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan meliputi sistem peringatan dini, bantuan kebutuhan dasar, bantuan stimulan rumah rusak ringan dan sedang, jaminan hidup, santunan keluarga korban, penyediaan hunian sementara dan hunian tetap, serta pemulihan akses dan sarana prasarana. Faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan antara lain koordinasi antara BPBD, perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan kelurahan, masyarakat, serta pihak lainnya. Adapun faktor penghambat meliputi terganggunya akses menuju lokasi terdampak, proses verifikasi dan pemutakhiran data, persoalan ketersediaan dan status lahan, serta proses pembangunan hunian tetap yang membutuhkan waktu. Ditinjau dari perspektif Siyāsah Syar‘iyyah, kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam penanganan banjir pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip keadilan, amanah, musyawarah, kemaslahatan, dan tanggung jawab. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal sehingga diperlukan peningkatan ketepatan pendataan, koordinasi, partisipasi masyarakat, dan percepatan pemulihan agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi secara lebih optimal.

Actions (login required)

View Item