KEWAJIBAN BERJILBAB BAGI SISWI SMA NEGERI UNGGULAN DI KOTA PADANG PERSPEKTIF GUSTAV RADBRUCH

Fadillah, Fadillah (2026) KEWAJIBAN BERJILBAB BAGI SISWI SMA NEGERI UNGGULAN DI KOTA PADANG PERSPEKTIF GUSTAV RADBRUCH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar Isi) Cover.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (346kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB V-Daftar Pustaka) BAB V.pdf - Published Version Download (259kB)
	Text (Full Teks Skripsi Fadillah) Full Skripsi Fadillah.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus dugaan pemaksaan jilbab terhadap siswi non-Muslim di SMK Negeri 2 Padang yang mendorong lahirnya SKB 3 Menteri, sebelum akhirnya dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 17P/HUM/2021. Pasca putusan tersebut, kebijakan berjilbab tetap diberlakukan di SMA Negeri Unggulan Kota Padang berdasarkan Instruksi Walikota Padang Nomor 451.442/BINSOS-III/2005, sehingga menimbulkan urgensi untuk menguji kesesuaiannya dengan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian bertujuan menganalisis penerapan kebijakan tersebut berdasarkan teori tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch (Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit). Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian adalah: 1) Bagaimana Penerapan Keadilan Hukum Wajib Jilbab bagi Siswi SMA Negeri Unggulan di Kota Padang? 2) Bagaimana Kepastian Hukum dalam Penerapan Wajib Jilbab bagi Siswi SMA Negeri Unggulan di Kota Padang? 3) Apa Manfaat Yang Diperoleh Dari Penerapan Wajib Jilbab di SMA Negeri Unggulan di Kota Padang?. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif di SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3, SMAN 4, dan SMAN 10 Kota Padang, dengan data primer dari wawancara dan observasi, dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan: 1) dari segi keadilan (Gerechtigkeit), penerapan aturan mencerminkan keadilan distributif yang proporsional kewajiban berjilbab berlaku bagi siswi Muslim, sedangkan siswi non-Muslim dibebaskan tanpa paksaan; 2) dari segi kepastian hukum (Rechtssicherheit), aturan telah dituangkan dalam Aturan Disiplin Sekolah (ADS) yang tertulis, jelas, dan disosialisasikan sejak penerimaan peserta didik baru; 3) dari segi kemanfaatan (Zweckmäßigkeit), kebijakan ini berdaya guna membina kedisiplinan dan karakter religius tanpa mengabaikan toleransi beragama. Dengan demikian, penerapan kewajiban berjilbab di SMA Negeri Unggulan Kota Padang secara umum selaras dengan ketiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch.

Actions (login required)

View Item