UPAYA NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI KOTA DUMAI PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYAH

Sabilla, Nazua Salsha (2026) UPAYA NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI KOTA DUMAI PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYAH. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER-DAFTAR ISI) cover-daftar isi.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) bab 1 uwa.pdf - Published Version Download (774kB)
	Text (BAB III) bab 3 wa.pdf - Published Version Download (597kB)
	Text (BAB V-DAFTAR PUSTAKA) bab 5 wa.pdf - Published Version Download (471kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) full skripsi uwaa final.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di Kota Dumai. Netralitas ASN merupakan prinsip fundamental. Namun dalam praktiknya, masih terdapat potensi pelanggaran netralitas ASN yang dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan kualitas pelayanan publik. Adapun pertanyaan penelitian adalah: 1) Apa Upaya yang dilakukan dalam menjaga netralitas ASN di Kota Dumai dalam pemilihan kepala daerah? 2) Bagaimana implementasi netralitas ASN di Kota Dumai? 3) Bagaimana implementasi netralitas ASN di Kota Dumai perspektif Siyasah Qadhaiyah? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer diperoleh melalui, wawancara dengan BKPSDM dan Kota Dumai, serta dokumentasi terkait kebijakan netralitas ASN. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan dengan penelitian. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya netralitas ASN di Kota Dumai telah dilakukan melalui penerapan regulasi kepegawaian, penguatan sistem pengawasan internal, serta pembinaan disiplin dan etika ASN. Namun, implementasi tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya kendala berupa tekanan politik eksternal, pengaruh lingkungan sosial, serta kurangnya pemahaman sebagian ASN terhadap batasan netralitas dalam praktik birokrasi. Dalam perspektif siyasah qadhaiyah, upaya netralitas ASN di Kota Dumai sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam pemerintahan Islam. Dengan demikian, netralitas ASN tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum dalam sistem pemerintahan modern, tetapi juga memiliki landasan etis dan moral dalam perspektif Islam.

Actions (login required)

View Item