IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 2 TAHUN 2023 DALAM REHABILITASI SOSIAL BAGI PENGEMIS PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH

Syafitri, Rani (2026) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 2 TAHUN 2023 DALAM REHABILITASI SOSIAL BAGI PENGEMIS PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover - Daftar Isi) Cover - Daftar Isi.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (797kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (785kB)
	Text (BAB V - Daftar Pustaka) BAB V - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (658kB)
	Text (Skripsi Rani Syafitri Fulltext) Skripsi Rani Syafitri Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya pengemis di Kota Payakumbuh meskipun telah diberlakukan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Adapun pertanyaan penelitian adalah: 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2023 dalam rehabilitasi sosial bagi pengemis? 2) Apa saja kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Payakumbuh dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi pengemis? 3) Bagaimana pandangan siyasah tanfidziyah terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2023 dalam rehabilitasi sosial bagi pengemis? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dengan Dinas Sosial Kota Payakumbuh, Satpol PP Kota Payakumbuh, pengemis, masyarakat dan tokoh agama serta dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, jurnal dan literatur hukum yang relevan. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2023 dalam rehabilitasi sosial bagi pengemis belum terlaksana. Meskipun demikian, sejak diberlakukannya peraturan daerah tersebut telah terdapat beberapa upaya yang mengarah pada pelaksanaannya, seperti meningkatnya upaya penertiban pengemis oleh pemerintah dan adanya koordinasi antara Dinas Sosial dan Satpol PP dalam penanganan pengemis. Namun, perubahan tersebut belum mampu mengurangi jumlah dan keberadaan pengemis. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi, keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi dan keterlibatan berbagai pihak, karakteristik pengemis yang beragam, serta belum adanya program pemberdayaan yang berkelanjutan. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, implementasi peraturan daerah ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan, namun masih perlu ditingkatkan agar tujuan kesejahteraan sosial tercapai secara optimal. Kata Kunci: Implementasi, Rehabilitasi Sosial, Pengemis, Siyasah Tanfidziyah, Kota Payakumbuh

Actions (login required)

View Item