WINDIRA PUTRI, AMELIA (2026) IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN MANDAILING NATAL NO 9 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.
|
Text (COVER -DAFTAR ISI)
WINDIRA PUTRI AMELIA 2113030155 COVER- DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (586kB) |
|
|
Text (BAB I)
WINDIRA PUTRI AMELIA 2113030155 BAB I.pdf - Published Version Download (360kB) |
|
|
Text (BAB III)
WINDIRA PUTRI AMELIA 2113030155 BAB III.pdf - Published Version Download (341kB) |
|
|
Text (BAB V- DAPUS)
WINDIRA PUTRI AMELIA 2113030155 BAB V- DAPUS.pdf - Published Version Download (281kB) |
|
|
Text (FULL TEKS)
WINDIRA PUTRI AMELIA 2113030155 FULL TEKS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Mandailing Natal yang menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data primer berasal dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta data profil kekerasan terhadap perempuan dan anak dari DP3AP2KB Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 telah dilakukan melalui penyuluhan dan sosialisasi, pendampingan psikologis dan hukum bagi korban, serta pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk mendukung perlindungan perempuan dan anak. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus, keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta keterbatasan anggaran. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor 9 Tahun 2021 telah memberikan kontribusi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, namun masih memerlukan penguatan koordinasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta sosialisasi yang berkelanjutan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Implementasi, Peraturan Bupati, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak |
| Subjects: | Tajuk Subjek > Agama Islam > Fiqih > Hukum Ketatanegaraan Islam |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Ruang Baca Fakultas Syariah |
| Date Deposited: | 28 Jun 2026 08:17 |
| Last Modified: | 28 Jun 2026 08:17 |
| URI: | http://repository.uinib.ac.id/id/eprint/33675 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
