E-Kontrak Antara Gojek dan Pengemudi Pada Layanan Transportasi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Sari, Rolla Purnama (2026) E-Kontrak Antara Gojek dan Pengemudi Pada Layanan Transportasi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (cover) Rolla Purnama Sari-2113040145. COVER-DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) Rolla Purnama Sari. Nim 2113040145 BAB I.pdf - Published Version Download (547kB)
	Text (BAB III) Rolla Purnama Sari. Nim 2113040145 BAB III .pdf - Published Version Download (562kB)
	Text (BAB V - Daftar Isi) Rolla Purnama Sari. Nim 2113040145 BAB V-Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (341kB)
	Text (Full Text) Rolla Purnama Sari. Nim 2113040145 Full text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidakseimbangan antara Gojek dengan Pengemudi terkait pemenuhan hak dan rasa keadilan dalam hubungan kemitraan. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: 1.) Untuk menganalisis skema pembagian keuntungan dan resiko antara Gojek dan Pengemudi dalam e-kontrak. 2) Untuk mengkaji tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap e-Kontrak antara Gojek dan pengemudi pada layanan transportasi. Penulis melakukan penelitian menggunakan metode studi pustaka dengan menganalisis dokumen publik Gojek (Syarat dan ketentuan Kemitraan), literatur hukum ekonomi syariah, serta jurnal ilmiah dan publikasi terkait. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui metode analisis isi untuk membedah sinkronisasi klausul kontrak dengan prinsip-prisip hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara formal e-kontrak antara Gojek dan pengemudi pada dasarnya sah karena rukun akad, pihak, objek, shighat elektronik telah terpenuhi, namun secara substansi terdapat beberapa klausul yang berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, diperlukan adanya tinjauan ulang terhadap klausul baku yang berpotensi merugikan salah satu pihak untuk menjamin terciptanya ruang musyawarah dan prinsip kerelaan bersama yang lebih seimbang, baik dalam penetapan hak maupun kewajiban dalam hubungan kemitraan.

Actions (login required)

View Item