Pelaksanaan Belanja Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Panyabungan Tonga Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Siyasah Maliyah

Lubis, Nur Hidayah (2026) Pelaksanaan Belanja Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Panyabungan Tonga Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Siyasah Maliyah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar Isi) COVER-DAFTAR ISI NUR HIDAYAH.pdf - Published Version Download (824kB)
	Text (BAB I) BAB I NUR HIDAYAH,.pdf - Published Version Download (420kB)
	Text (BAB III) BAB III NUR HIDAYAH.pdf - Published Version Download (374kB)
	Text (BAB V-Daftar Pustaka) BAB V-DAFTAR PUSTAKA NUR HIDAYAH.pdf - Published Version Download (367kB)
	Text (Full Text) FULL TEXT SKRIPSI NUR HIDAYAH.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pelaksanaan belanja desa di Desa Panyabungan Tonga Kabupaten Mandailing Natal yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Dana desa yang diterima sebagian dibagikan secara langsung kepada masyarakat, namun tidak diarahkan secara optimal untuk kegiatan produktif seperti pembangunan infrastruktur atau pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan belanja desa di Desa Panyabungan Tonga menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan belanja desa, dan pelaksanaan belanja desa tersebut dari perspektif Siyāsah Māliyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan perangkat desa, dan masyarakat Desa Panyabungan Tonga, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja desa di Desa Panyabungan Tonga secara umum telah mengikuti tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, meliputi perencanaan melalui musyawarah desa, penyusunan APBDes, pelaksanaan program pembangunan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Namun,penggunaan sebagian belanja desa berupa bantuan langsung tunai kepada masyarakat dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran karena bersifat konsumtif. Kendala yang dihadapi meliputi rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa, serta banyaknya usulan pembangunan dari masyarakat yang melebihi kemampuan anggaran. Ditinjau dari perspektif Siyasah Maliyah, pelaksanaan belanja desa telah mencerminkan prinsip musyawarah, keadilan, dan amanah, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip kemaslahatan karena bantuan yang bersifat konsumtif hanya memberikan manfaat jangka pendek dan belum mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item