Pandangan Tokoh Masyarakat Nagari Empat Koto Pulau Punjung terhadap Kemenangan Bupati Perempuan Pertama dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 Perspektif Fiqh Siyasah

Rizki, Ahmad (2026) Pandangan Tokoh Masyarakat Nagari Empat Koto Pulau Punjung terhadap Kemenangan Bupati Perempuan Pertama dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 Perspektif Fiqh Siyasah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover - Daftar Isi) Ahmad Rizki NIM 2113030052 Cover - Daftar Isi.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) Ahmad Rizki NIM 2113030052 BAB 1.pdf - Published Version Download (431kB)
	Text (BAB III) Ahmad Rizki NIM 2113030052 BAB 3.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB V - Daftar Pustaka) Ahmad Rizki NIM 2113030052 BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (391kB)
	Text (Skripsi Fulltext) Ahmad Rizki NIM 2113030052 FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena sejarah baru di Sumatera Barat, yaitu kemenangan Annisa Suci Ramadhani sebagai bupati perempuan pertama di Kabupaten Dharmasraya pada Pilkada 2024, yang memicu dinamika pandangan masyarakat di tengah kuatnya budaya patriarki dan sistem matrilineal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pandangan tokoh masyarakat Nagari Empat Koto Pulau Punjung mengenai proses pencalonan dan kemenangan tersebut, serta meninjau kepemimpinan perempuan dalam perspektif fiqh siyasah. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan wali nagari dan tokoh masyarakat, dokumentasi, serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama masyarakat Nagari Empat Koto Pulau Punjung secara umum menerima kepemimpinan perempuan dalam Pilkada Dharmasraya 2024. Namun, muncul resistensi bukan karena faktor gender, melainkan karena keresahan terhadap fenomena calon tunggal (kotak kosong) yang dianggap membatasi pilihan demokrasi akibat dominasi koalisi partai besar. Kedua, kemenangan bupati perempuan pertama di Dharmasraya membuktikan bahwa kompetensi dan kemaslahatan publik lebih diutamakan daripada isu gender. Meski sempat menuai kritik budaya, keberhasilan pasangan "ASLI" dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan sah secara politik maupun adat Minangkabau, selagi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ketiga, dalam tinjauan Fiqh Siyasah, kepemimpinan perempuan di Dharmasraya merupakan pergeseran dari cara pandang yang terpaku pada bunyi teks secara kaku (tekstual) menjadi fokus pada tujuan utama dan manfaat nyata (substantif) di kehidupan saat ini. Kemenangan ini dianggap sah karena mengedepankan prinsip mashlahah ammah (kemaslahatan umum) dan wilayah al-ishlah (kepemimpinan untuk perbaikan). Legitimasi pemimpin tidak lagi dibatasi oleh gender, melainkan diukur melalui kriteria ahliyyah (kecakapan) dan amanah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Actions (login required)

View Item