Perlindungan Hukum Pekerja Migran Sebelum Bekerja Asal Kota Padang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Muhammad, Alfikri (2026) Perlindungan Hukum Pekerja Migran Sebelum Bekerja Asal Kota Padang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Skripsi thesis, UIN IMAM BONJOL PADANG.

	Text (COVER-DAFTAR ISI) COVER ALFIKRI.pdf - Published Version Download (6MB)
	Text (BAB I) BAB I ALFIKRI..pdf - Published Version Download (446kB)
	Text (BAB III) BAB III ALFIKRI..pdf - Published Version Download (621kB)
	Text (BAB V-DAPUS) BAB V-DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (413kB)
	Text (FULL TEXT) FULL SKRIPSI ALFIKRI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (13MB)

Abstract

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus laporan pekerja migran asal Provinsi Sumatera Barat terkhusus Kota Padang, terutama kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pekerja migran sebelum bekerja. Pertanyaan penelitiannya yaitu: bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum sebelum bekerja terhadap pekerja migran asal Kota Padang berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Jenis data primer terdiri dari Dokument PerundangUndangan (UU No. 18 Tahun 2017 dan PP No. 59 Tahun 2021), Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Barat, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), dan pekerja migran asal Kota Padang pada saat mendaftar sampai keberangkatan tahun 2025. Jenis data sekunder berupa buku hukum, laporan resmi BP2MI, laporan resmi Kemnaker, statistik PMI Sumatera Barat, jurnal hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: Pertama, Pelaksanaan perlindungan hukum sebelum bekerja terhadap pekerja migran asal Kota Padang mampu memberikan perlindungan sebagaimana tujuan utama untuk mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia. Kedua, pelaksanaan perlindungan hukum sebelum bekerja terhadap pekerja migran asal Kota Padang telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ketiga, Rekomendasi kebijakan dengan reformasi hukum perlindungan pekerja migran diperlukan dengan revisi Undang-undang untuk menyederhanakan proses adminisratif pekerja migran.

Actions (login required)

View Item