Peran Pemerintah Daerah Kota Padang Dalam Pengawasan Perlintasan Sebidang Kereta Api Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian (Analisis Siyasah Tanfiziyyah)

Afifah, Syifa Tsany (2026) Peran Pemerintah Daerah Kota Padang Dalam Pengawasan Perlintasan Sebidang Kereta Api Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian (Analisis Siyasah Tanfiziyyah). Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover) Cover.pdf - Published Version Download (433kB)
	Text (BAB 1) bab 1-.pdf - Published Version Download (267kB)
	Text (BAB 3) bab3.pdf - Published Version Download (367kB)
	Text (BAB 5) bab 5.pdf - Published Version Download (245kB)
	Text (Full Text) Syifa Tsany Afifah- skripsi-221330200.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perlintasan sebidang kereta api merupakan titik rawan kecelakaan yang memerlukan pengawasan ketat dari pemerintah daerah. Di Kota Padang, dari 92 perlintasan aktif, hanya 36 perlintasan resmi terdaftar, sementara 29 sisanya merupakan perlintasan liar tanpa izin dan fasilitas keselamatan memadai. Kondisi ini menyebabkan tingginya angka kecelakaan, dengan 14 kejadian dalam periode Januari-September 2024 yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka serius. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pengawasan perlintasan sebidang oleh Pemerintah Daerah Kota Padang dan mengkaji kesesuaian peran pemerintah daerah dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang mengamanatkan penutupan perlintasan tidak berizin. Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi di Dinas Perhubungan Kota Padang dan PT KAI Divre II Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Padang telah melaksanakan pengawasan melalui penyediaan rambu peringatan, rubber bump, monitoring rutin, dan koordinasi lintas sektoral dengan PT KAI, Balai Teknik Perkeretaapian, dan kepolisian. Namun, pelaksanaan pengawasan belum optimal karena keterbatasan anggaran daerah untuk menyediakan fasilitas standar, resistensi masyarakat terhadap penutupan perlintasan, dan ketiadaan peraturan daerah khusus. Peran pemerintah daerah dalam implementasi Pasal 94 UU Nomor 23 Tahun 2007 belum efektif, terbukti dari masih tingginya jumlah perlintasan liar dan angka kecelakaan. Disarankan agar pemerintah daerah segera menyusun peraturan daerah khusus, meningkatkan alokasi anggaran, menyediakan jalan alternatif yang aman sebelum penutupan perlintasan liar, serta mengintensifkan sosialisasi keselamatan kepada masyarakat untuk mewujudkan perlintasan sebidang yang aman, tertib, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Actions (login required)

View Item