Meaningful Participation dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah

Lubis, Salman Al Habsi (2026) Meaningful Participation dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah. Skripsi thesis, FAKULTAS SYARIAH.

	Text (Cover, Abstrak, dan Pengesahan) Cover, Abstrak, dan Pengesahan.pdf - Published Version Download (739kB)
	Text (BAB I) File BAB I.pdf - Published Version Download (400kB)
	Text (BAB III) File BAB III.pdf - Published Version Download (448kB)
	Text (BAB V dan DAFTAR PUSTAKA) File BAB V dan Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (359kB)
	Text (Full Text) FILE FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh menguatnya kritik terhadap proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation), sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi dan doktrin Mahkamah Konstitusi. Partisipasi publik yang hanya bersifat formal berpotensi melemahkan legitimasi demokratis serta bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan musyawarah dalam perspektif ketatanegaraan Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis meaningful participation dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 serta untuk mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 telah memenuhi kriteria meaningful participation sebagaimana dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 64/PUU-XXIII/2025. Pembentuk undang-undang telah membuka ruang partisipasi publik melalui berbagai mekanisme, seperti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) serta pelibatan akademisi, pakar, dan pemangku kepentingan, yang turut memengaruhi perubahan substansi norma dalam proses pembahasan. Namun, ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah, pelaksanaan partisipasi tersebut belum sepenuhnya ideal. Meskipun prinsip musyawarah (syūrā’) telah dijalankan, keterbatasan akses informasi dan belum meratanya keterlibatan masyarakat menunjukkan bahwa prinsip keadilan (al-‘adālah) dan kemaslahatan umum (maṣlaḥah ‘āmmah) belum terwujud secara optimal. Oleh karena itu, meskipun secara konstitusional pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 telah memenuhi standar meaningful participation, tetap diperlukan penguatan agar selaras secara utuh dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah.

Actions (login required)

View Item