Analisis Pelaksanaan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Di Kota Padang Perspektif Siyasah Dusturiyah

Sriwahyuni, Misentri (2026) Analisis Pelaksanaan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Di Kota Padang Perspektif Siyasah Dusturiyah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover Skripsi) Misentri Sriwahyuni NIM 2213030108 cover.pdf - Published Version Download (539kB)
	Text (BAB I Skripsi) BAB I.pdf - Published Version Download (489kB)
	Text (BAB III Skripsi) BAB III.pdf - Published Version Download (446kB)
	Text (BAB V dan Daftar Pustaka) BAB V dan Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (334kB)
	Text (Skripsi Full Text) Misentri Sriwahyuni NIM 2213030108.Skripsi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya fenomena Pertamini di Kota Padang yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antara regulasi dengan realita pelaksanaan hukum di masyarakat. Mengingat kegiatan penyaluran BBM merupakan kegiatan usaha berbasis resiko, tentu ada standar yang harus dipenuhi penyalur, namun pertamini tidak memilikinya. Oleh karena itu, fokus penelitian ini membahas terkait maraknya Pertamini yang bertentangan dengan Pasal 5 Permen ESDM Nomor 13 tahun 2018 dan faktor penghambat pelaksanaan Permen ESDM ini. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah empirical legal research, sebuah metode yang digunakan untuk menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat. Berdasarkan penelitian ini penulis menemukan bahwa maraknya praktik Pertamini di Kota Padang disebabkan adanya kebutuhan mendesak dari masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidup, serta terjadinya resistensi dalam administrasi dan proses perizinan yang membuat masyarakat. Selanjutnya, penulis menemukan faktor penghambat pelaksanaan Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018. Secara internal, pelaksanaan Permen ini terhambat karena kurangnya koordinasi antar lembaga dan instansi, anggaran yang tidak memadai hingga lambatnya pergerakan teknologi, serta penyesuaian terhadap perubahan regulasi. Secara eksternal, kesadaran hukum dan perekonomian selalu menjadi penghambat pelaksanaan regulasi. Dalam tinjauan siyasah dusturiyah penulis menemukan bahwa praktik pertamini ini memberikan kemashalatan bagi pemilik kios, namun mudharatnya lebih banyak. Sehingga praktik ini bertentangan dengan beberapa kaidah fiqh seperti dar’u al-mafashid muqaddamun ‘ala jalbi mashalih yang menegaskan bahwa pencegahan resiko yang ditimbulkan itu lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat. Selain itu, peran pemerintah dalam penertiban Pertamini yang bersifat pasif tidak sesuai dengan prinsip al-mas’uliyah dan al-hisbah. Lebih lanjut, terjadinya diskoneksi dalam birokrasi memperparah pelaksanaan regulasi ini.

Actions (login required)

View Item