Peran tokoh adat Minangkabau dalam menyikapi kebijakan syibhul 'iddah (Studi kasus di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat)

Alfikri, Muhammad (2026) Peran tokoh adat Minangkabau dalam menyikapi kebijakan syibhul 'iddah (Studi kasus di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (cover) Muhammad Alfikri_2213010171_COVER-DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (757kB)
	Text (BAB I) Skripsi_Muhammad Alfikri_2213010171_BAB I.pdf - Published Version Download (427kB)
	Text (BAB III) Skripsi_Muhammad Alfikri_2213010171_BAB III.pdf - Published Version Download (306kB)
	Text (BAB V-DAFTAR PUSTAKA) Skripsi_Muhammad Alfikri_2213010171_BAB V-DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (315kB)
	Text (FULLTEXT) SKRIPSI_MUHAMMAD ALFIKRI_2213010171_Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya fenomena Syibhul ‘Iddah yang diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2021, khususnya pada poin tiga sampai lima, yang mengatur larangan bagi laki-laki untuk menikah kembali selama masa iddah mantan istrinya belum berakhir. Kebijakan ini menarik untuk dikaji karena bersinggungan dengan sistem adat Minangkabau yang menempatkan peran tokoh adat sebagai pembimbing utama kemenakan, sebagaimana pepatah anak dipangku, kemenakan dibimbing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respons tokoh adat Minangkabau terhadap kebijakan Syibhul ‘Iddah, relevansinya dalam masyarakat adat, serta perannya dalam perlindungan perempuan dari perspektif gender. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan kepala KUA dan para tokoh adat Minangkabau, sedangkan data sekunder berasal dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam, kitab-kitab, buku, dan jurnal terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Syibhul ‘Iddah tidak memiliki dasar eksplisit dalam Al-Qur’an, kebijakan ini dapat diterima oleh tokoh adat karena tidak bertentangan dengan nilai agama dan sejalan dengan prinsip adat yang mengutamakan kemaslahatan. Syibhul ‘Iddah dipahami sebagai kebijakan administratif yang bersifat sublemen dalam hukum adat, berfungsi melindungi perempuan, serta terimplementasi dalam dimensi administratif dan sosial adat melalui peran signifikan tokoh adat dan nilai marwah sebagai pilar utama adat Minangkabau.

Actions (login required)

View Item