Sistem Pagang Gadai Kebun Kelapa Sawit di Nagari Katapiang Kabupaten Padang Pariaman Perspektif Hukum Islam

lestari, rahasri (2025) Sistem Pagang Gadai Kebun Kelapa Sawit di Nagari Katapiang Kabupaten Padang Pariaman Perspektif Hukum Islam. Skripsi thesis, UIN Imam BonjolPadang.

	Text (Cover-Daftar isi) Cover- Daftar Isi.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) Bab 1.pdf - Published Version Download (814kB)
	Text (BAB III) BAB 3.pdf - Published Version Download (730kB)
	Text (BAB V) BAB 5 - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (617kB)
	Text (Full Text) Rahasri Lestari 2113040011 skripsi pdf.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pagang gadai kebunkelapa sawit di Korong Batang Sariak, Nagari Katapiang, Kabupaten Padang Pariaman, di mana pemilik kebun (rahin) menyerahkan kebun sawit sebagai jaminan pinjaman kepada penerima gadai (murtahin). Selama masa gadai, seluruh hasil panen sepenuhnya menjadi hak murtahin sebagai pengganti pembayaran hutang. Sistem ini menimbulkan persoalan fiqh karena adanya pemanfaatan barang jaminan oleh pihak penerima gadai yang berpotensi mengandung unsur ketidakjelasan (gharar). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk akad yang digunakan dalam praktik pagang gadai kebun kelapa sawit di Korong Batang Sariak serta menilai keberadaan unsur gharar menurut perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research), melalui wawancara mendalam dengan pelaku gadai, tokoh masyarakat, serta dokumentasi pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pagang gadai di lokasi penelitian telah memenuhi rukun dan syarat rahn, yaitu adanya pihak yang berakad, barang jaminan, jumlah hutang, dan ijab qabul. Oleh karena itu, secara hukum Islam akad ini sah. Namun, pemanfaatan hasil kebun oleh murtahin menimbulkan unsur gharar ringan (gharar yasir), karena terdapat ketidakpastian pada hasil panen yang dipengaruhi oleh fluktuasi harga tandan buah segar (TBS) dan kondisi produksi. Unsur gharar ini tidak sampai membatalkan akad karena bersifat eksternal, tidak disengaja, dan tidak menimbulkan kerugian langsung bagi salah satu pihak. Meskipun demikian, idealnya pemanfaatan hasil kebun oleh murtahin dilengkapi dengan akad tambahan, seperti ijarah, agar tidak terjadi pengambilan manfaat tanpa hak. Implikasi penelitian ini dapat memperkaya kajian hukum ekonomi syariah, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi masyarakat dalam melaksanakan sistem gadai yang lebih adil dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Actions (login required)

View Item