Analisis pelaksanaan moratorium mutasi pegawai negeri sipil daerah ke kota Padang berdasarkan surat edaran nomor 800.1.3/611/BKPSDM-PDG/2024 Perspektif siyasah idariyah

Hadi, Bayu Hastomo (2025) Analisis pelaksanaan moratorium mutasi pegawai negeri sipil daerah ke kota Padang berdasarkan surat edaran nomor 800.1.3/611/BKPSDM-PDG/2024 Perspektif siyasah idariyah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover - Daftar Isi) Cover - Daftar Isi.pdf - Published Version Download (581kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (382kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (569kB)
	Text (BAB V - Daftar Pustaka) BAB V - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (351kB)
	Text (Full Text) Full Skripsi Bayu Hastomo Hadi .pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh pemerintah Kota Padang menerapkan penghentian sementara (moratorium) bagi PNS daerah yang ingin melakukan mutasi masuk ke Kota Padang berdasarkan Surat Edaran Nomor 800.1.3/611/BKPSDM-PDG/2024. Berdasarkan latar belakang di atas pertanyaan peneliti yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan moratorium mutasi PNS berdasarkan Surat Edaran Nomor 800.1.3/611 BKPSDM-PDG/2024 di Kota Padang? 2) Bagaimana implikasi moratorium mutasi PNS berdasarkan Surat Edaran Nomor 800.1.3/611/BKPSDM-PDG/2024 terhadap efektivitas kinerja pemerintahan daerah di Kota Padang? 3) Bagaimana respon dan evaluasi terkait moratorium mutasi PNS berdasarkan Surat Edaran Nomor 800.1.3/611/BKPSDM-PDG/2024 di Kota Padang? 4) Bagaimana pandangan siyasah idariyah dalam penerapan moratorium mutasi PNS daerah ke Kota Padang. Untuk menjawab pertanyaan di atas penulis melakukan penelitian lapangan (field research). Dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Setelah data diperoleh penulis mengolah data tersebut dengan menganalisanya menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pelaksanaan moratorium mutasi PNS di Kota Padang mencakup beberapa aspek, seperti prosedur, dasar hukum, sosialisasi dan pihak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan ini. Kedua, terdapat beberapa implikasi dari moratorium mutasi PNS seperti ketimpangan distribusi pegawai antar unit kerja, kekosongan jabatan fungsional tertentu, serta hambatan karier bagi ASN yang terdampak. Ketiga, adanya mekanisme respon dan evaluasi yang dilakukan terkait moratorium mutasi PNS untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut efektif seperti tanggapan para pegawai dan laporan singkat kepada pimpinan yang dilakukan secara berkala. Keempat, pelaksanaan moratorium mutasi PNS sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan teori siyasah idariyah, dengan memperhatikan keseimbangan antara hak ASN dan kebutuhan organisasi dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan persamaan.

Actions (login required)

View Item