Implementasi Perda Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Nagari Terhadap Pemberhentian Perangkat Nagari Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Nagari Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat)

Zulfikar, Ahmad (2025) Implementasi Perda Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Nagari Terhadap Pemberhentian Perangkat Nagari Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Nagari Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat). Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER - DAFTAR ISI) cover - draf isi fikar.pdf - Published Version Download (611kB)
	Text (BAB I) BAB I fikar watermark r.pdf - Published Version Download (479kB)
	Text (BAB III) BAB III watermark rrr.pdf - Published Version Download (497kB)
	Text (BAB V - DAFTAR PUSTAKA) BAB V fikar watermark r.pdf - Published Version Download (303kB)
	Text (FULL TEXT) FULL SKRIPSI FIKAR WATER.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya penyalahgunaan wewenang Pj Wali Nagari Sungai Aua dalam pemberhentian perangkat nagari yang diduga tidak sesuai Perda Pasaman Barat No. 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Nagari. permasalahan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai penyebab pemberhentian Perangkat Nagari oleh Pj Wali Nagari dan tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pemberhentian perangkat nagari tersebut. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab pemberhentian dan meninjau kebijakan tersebut dari perspektif siyasah dusturiyah untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip tata kelola pemerintahan nagari yang baik. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data primer melalui wawancara dan dokumentasi, serta data sekunder dari dokumen hukum dan literatur terkait. Analisis dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk mengkaji pemberhentian perangkat nagari berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2019 dan perspektif siyasah dusturiyah. Berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukkan pemberhentian enam kepala jorong oleh Pj Wali Nagari Sungai Aua tidak sesuai prosedur Perda No. 11 Tahun 2019 karena tanpa rekomendasi camat. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah dalam siyasah dusturiyah, berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat serta mengganggu stabilitas pemerintahan nagari. Berdasarkan penemuan tersebut diharapkan Pemerintah nagari wajib mematuhi prosedur hukum, mengedepankan musyawarah, serta menjunjung amanah dan keadilan untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan kepercayaan masyarakat.

Actions (login required)

View Item