Dampak Kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Diktum Ketiga pada Lembaga Pengadilan Agama Muara Labuh Perspekstif Siyasah Maliyah

Makarim, Zacky Aldi (2025) Dampak Kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Diktum Ketiga pada Lembaga Pengadilan Agama Muara Labuh Perspekstif Siyasah Maliyah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar Isi) Cover sampai Daftar Isi.pdf - Published Version Download (502kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (598kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (601kB)
	Text (BAB V-Daftar Pustaka) BAB V sampai Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (412kB)
	Text (Full Text) Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Skripsi ini dilatar belakangi oleh kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, khususnya Diktum Ketiga yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan anggaran di Pengadilan Agama Muara Labuh. Kebijakan ini menyebabkan pemblokiran dana untuk program perkara prodeo, sidang keliling, dan kebutuhan operasional lainnya, yang berimbas pada terganggunya pelayanan publik dalam sistem peradilan agama. Penelitian ini menjawab tiga pertanyaan skripsi: Pertama, Bagaimana implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tersebut mempengaruhi efisiensi dan kecepatan penyelesaian perkara? Kedua, Apa tantangan yang dihadapi Pengadilan Agama Muara Labuh dalam pelaksanaan kebijakan? Ketiga, Bagaiamana kesesuaian dampaknya dengan prinsip-prinsip siyasah maliyah?. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, implementasi kebijakan efisiensi anggaran mencerminkan komitmen pemerintah untuk melakukan reformasi pengelolaan keuangan dengan menghilangkan pemborosan dan mengoptimalkan pemanfaatan dana publik sesuai dengan kebutuhan yang prioritas dan strategis. Efisiensi ini berdampak pada jenis belanja modal, belanja barang, pejalanan dinas dan keterlambatan sidang keliling serta perkara prodeo yang masih terblokir. Kedua, tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Muara Labuh yaitu penundaan pelaksanaan kegiatan sidang keliling, pemblokiran perkara prodeo, keterbatasan sarana dan prasarana, penghematan penggunaan ATK, kegiatan dilakukan secara zoom meeting, dan kekurangan hakim. Ketiga, dampak kebijakan efisiensi anggaran di Pengadilan Agama Muara Labuh selaras dengan prinsip-prinsip siyasah maliyah yaitu prinsip keadilan (al-‘adl), prinsip kemaslahatan (al-maslaha), prinsip menghindari pemborosan (al-israf).

Actions (login required)

View Item