Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Fasilitas Umum (Analisis Putusan Nomor:11/G/2018/PTUN.PDG.) Perspektif Siyasah Qadha’iyyah

Isneni, Wilda (2025) Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Fasilitas Umum (Analisis Putusan Nomor:11/G/2018/PTUN.PDG.) Perspektif Siyasah Qadha’iyyah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (cover dan daftar isi) cover sampai daftar isi wilda.pdf - Published Version Download (674kB)
	Text (BAB I) Bab I WILDA ISNENI 2113030012.pdf - Published Version Download (403kB)
	Text (BAB III) Bab III WILDA ISNENI 2113030012.pdf - Published Version Download (248kB)
	Text (BAB V DAN DAFTAR PUSTAKA) Bab V dan daftar pustakaWILDA ISNENI 2113030012.pdf - Published Version Download (242kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT WILDA ISNENI) Full text WILDA ISNENI 2113030012.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat sebagai pemegang kekuasaan dibidang pertanahan, yang mengeluarkan sertifikat hak milik atas fasilitas umum dengan nama pribadi orang lain, atas tindakan yang dilakukan oleh BPN tersebut mengakibatkan penggugat sebagai masyarakat mengalami kerugian, sehingga pengugat tersebut menggugat kasus ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Dari masalah tersebut muncul pertanyaan penelitian yaitu: Pertama, bagaimana uraian kasus penerbitan sertifikat hak milik atas fasilitas umum dalam putusan PTUN Nomor:11/G/2018/PTUN.PDG. Kedua,bagaimana pertimbangan hukum hakim menilai kelalaian BPN pada penerbitan sertifikat hak milik atas fasilitas umum dalam putusan PTUN Nomor:11/G/2018/PTUN.PDG.?, Ketiga, bagaimana penyelesaian sengketa dalam putusan PTUN Nomor:11/G/2018/PTUN.PDG tentang penerbitan sertifikat hak milik atas fasilitas umum perspektif siyasah qadha’iyyah?. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut dilakukan penelitian dengan metode penelitian hukum normatif. Bahan yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, Sengketa sertifikat hak milik ini terjadi karena tergugat mengeluarkan sertifikat hak milik atas tanah tidak melakukan penyelidikan terhadap riwayat bidang tanah yang menjadi objek sengketa sebelum tanah itu diukur sehingga pihak yang berkepentingan tidak mengetahui bahwa tanah tersebut telah dilakukan penerbitan sertifikat hak milik. Kedua, bahwa tergugat dalam mengeluarkan sertifikat hak milik tersebut terbukti telah melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam penerbitan sertifikat hak milik mengandung cacat hukum sehingga hakim dapat membatalkan dan mencabut objek sengketa tersebut. Ketiga, sengketa dalam putusan ini termasuk ke dalam wilayah mazhalim pada siyasah qadha’iyyah karena menyelesaikan sengketa antara pemegang kekuasaan dengan masyarakat.

Actions (login required)

View Item