Penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padang perspektif fiqh siyasah

Annisa, Afifah Fadjra (2025) Penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padang perspektif fiqh siyasah. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover dll) Afifah fadjra Annisa 2113030127 Cover-Daftar Isi.pdf - Published Version Download (782kB)
	Text (BAB I) BAB I Afifah Fadjra Annisa 2113030127.pdf - Published Version Download (361kB)
	Text (BAB III) BAB III Afifah Fadjra Annisa 2113030127.pdf - Published Version Download (520kB)
	Text (BAB V) BAB V - Daftar Pustaka Afifah Fadjra Annisa 2113030127.pdf - Published Version Download (320kB)
	Text (Fulltext) Skripsi Afifah Fadjra Annisa 2113030127.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pedagang kaki lima (PKL) yang masih banyak ditemukan di Kota Padang yang menimbulkan ketidaktertiban dan gangguan pada masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang berperan dalam melakukan penertiban, termasuk penertiban PKL, meskipun upaya penertiban telah sering dilakukan, masih banyak pedagang yang melanggar dan berjualan pada tempat-tempat yang dilarang, sehingga gangguan ketertiban yang disebabkan PKL masih berlanjut hingga saat ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP di Kota Padang dalam perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini bertujuan untuk pertama, untuk mengetahui pelaksanaan penertiban PKL oleh Satpol PP di Kota Padang. Kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penertiban PKL di Kota Padang. Ketiga, untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap penertiban PKL di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini adalah pertama, penertiban PKL oleh Satpol PP dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan disertai dengan sosialisasi dan tindakan tegas terhadap pelanggaran. Penertiban belum berjalan optimal karena masih banyak PKL yang tetap melanggar. Kedua, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban yakni rendahnya kesadaran hukum pedagang kaki lima, keterbatasan transpotasi dan SDM Satpol PP, kurangnya koordinasi antar instansi dalam penertiban, adanya bantuan dari pihak tertentu yang diberikan kepada PKL, dan kurangnya lapangan kerja. Ketiga, dalam perspektif fiqh siyasah, secara internal Satpol PP telah menjalankan penertiban sesuai dengan prinsip fiqh siyasah. Namun, pelaksanaan di lapangan, prinsip musyawarah dan kebebasan belum sepenuhnya terlaksana.

Actions (login required)

View Item