Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Fashion Di TikTok Perspektif Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Dan Hukum Islam

Pratama, Maisa Lamia (2025) Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Fashion Di TikTok Perspektif Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Dan Hukum Islam. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover _ Dll) Maisa Lamia Pratama 2113040036 COVER.pdf - Published Version Download (999kB)
	Text (BAB I) Maisa Lamia Pratama BAB I.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB III) Maisa Lamia Pratama BAB III.pdf - Published Version Download (869kB)
	Text (BAB V) Maisa Lamia Pratama BAB V.pdf - Published Version Download (638kB)
	Text (Full Text) Maisa Lamia Pratama Full text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh maraknya pelanggaran hak merek di platform TikTok, terutama dalam fitur TikTok shop yang sering menjadi sarana penjualan produk fashion tiruan. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Pertanyaan penelitiannya yaitu: Pertama, bagaimana bentuk pelanggaran hak merek brand fashion di TikTok shop; Kedua, bagaimana mekanisme TikTok dalam memberikan perlindungan terhadap hak merek di platformnya; Ketiga, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak merek brand fashion menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis data primer terdiri dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, serta al-Qur’an dan Hadis. Jenis data sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, serta kebijakan internal TikTok terkait perlindungan kekayaan intelektual. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: Pertama, bentuk pelanggaran hak merek di TikTok meliputi penggunaan merek tanpa izin, peniruan logo, dan penjualan produk palsu; Kedua, TikTok memiliki mekanisme seperti kebijakan kekayaan intelektual, fitur pelaporan, dan pemeriksaan otomatis, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan; Ketiga, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif kepada pemilik merek terdaftar, dengan sanksi perdata dan pidana. Pada perspektif hukum Islam, merek merupakan hasil dari ibtikar (inovasi), yaitu hak atas kreativitas dan intelektual, pelanggaran terhadap hak merek dipandang sebagai bentuk ketidakadilan dan pengambilan hak orang lain secara batil, yang dilarang dalam syariat.

Actions (login required)

View Item