Pemberhentian Anggota DPRD Kota Padang Periode 2019-2024 (Studi Kasus Pemberhentian Helmi Moesim Fraksi Partai Beringin Karya)

Afdilla, Andi (2025) Pemberhentian Anggota DPRD Kota Padang Periode 2019-2024 (Studi Kasus Pemberhentian Helmi Moesim Fraksi Partai Beringin Karya). Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar Isi) COVER-DAFTAR ISI..pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB 1) BAB I.pdf - Published Version Download (790kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (647kB)
	Text (BAB V) BAB V - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (618kB)
	Text (Full Text) SKRIPSI FULL TEXT ANDI AFDILLA_organized.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus yang dialami Helmi Moesim, seorang anggota DPRD Kota Padang periode 2019-2024 yang diberhentikan atas usulan partai Beringin Karya (Berkarya), sedangkan partai berkarya tidak lolos verifikasi pemilu 2024 dan memperbolehkan kader-kadernya pindah partai politik lain dalam pencalonan legislatif pemilu 2024, pemberhentian Helmi Moesim dari partai berkarya kemudian diikuti pula dengan pemberhentiannya di lembaga DPRD Kota Padang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah kenapa Helmi Moesim diberhentikan dari anggota Partai Berkarya dan DPRD Kota Padang periode 2019-2024? Adapun pertanyaan dalam penelitian ini; pertama, apa alasan pemberhentian Helmi Moesim dari anggota DPRD Kota Padang periode 2019-2024. Kedua, bagaimana mekanisme pemberhentian Helmi Moesim dari anggota DPRD Kota Padang periode 2019-2024. Ketiga, bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap pemberhentian anggota DPRD. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah; pertama, alasan dalam pemberhentian Helmi Moesim dari anggota DPRD Kota Padang periode 2019-2024 yaitu dilakukan karena usulan partai politik yaitu partai beringin karya. Namun, alasan partai beringin karya melakukan pemberhentian terhadap Helmi Moesim adalah karena wanprestasi terhadap perjanjian. Kedua, mekanisme dalam pemberhentian Helmi Moesim dari anggota DPRD Kota Padang periode 2019-2024 dilakukan tanpa mengikuti prosedur/mekanisme yang ditetapkan dalam undang-undang. Ketiga, upaya perlindungan hukum terhadap pemberhentian anggota DPRD dengan menggugat keputusan pemberhentian tersebut melalui PTUN dan Ombudsman.

Actions (login required)

View Item