Implementasi Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengeloaan Lingkungan Hidup Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Desa Tanjung Putus Kabupaten Bengkulu Utara)

Mirgasari, Roli (2025) Implementasi Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengeloaan Lingkungan Hidup Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Desa Tanjung Putus Kabupaten Bengkulu Utara). Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover- Dll) Roli Mirgasari 1913030007 Cover-Daftar Isi.pdf - Published Version Download (5MB)
	Text (Bab 1) Roli Mirgasari 1913030007 BAB I.pdf - Published Version Download (967kB)
	Text (Bab III) Roli Mirgasari 1913030007 BAB III.pdf - Published Version Download (766kB)
	Text (Bab V - Daftar Pustaka) Roli Mirgasari 1913030007 BAB V dan Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (726kB)
	Text (FULL TEXT) FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah Pertama, untuk mengetahui bagaimana upaya masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kedua, untuk mengetahui hambatan yang ditemukan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga, bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Desa Tanjung Putus menurut siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini Pertama, upaya masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menunjukkan adanya kesadaran kolektif terkait pengelolaan lingkungan, namun upaya tersebut belum terstruktur dan belum terkoordinasi secara maksimal. Kedua, kurangnya kesadaran masyarakat, minimnya fasilitas dan infrastruktur dan keterbatasan sumber daya dan dana. Ketiga, Dari perspektif siyasah dusturiyah konsep maslahah (kepentingan umum) dan hisbah (pengawasan sosial) dapat menjadi dasar dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat kelembagaan pengawasan berbasis partisipatif yang melibatkan ulama dan pemuka masyarakat agar kebijakan lingkungan dapat berjalan lebih efektif. Oleh karena itu , diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis pada nilai-nilai keislaman untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup.

Actions (login required)

View Item