Meninjau Ulang Posisi Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dalam Perspektif Louis Althusser

Nikmah, Siti wasiatun (2025) Meninjau Ulang Posisi Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dalam Perspektif Louis Althusser. Skripsi thesis, FAKULTAS SYARIAH.

	Text (cover dll) Siti Wasiatun Nikmah, NIM 2113030098, FILE COVER-DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (BAB I) Siti Wasiatun Nikmah. NIM 2113030098. BAB 1.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB 3) Siti Wasiatun Nikmah. NIM 2113030098. BAB 3.pdf - Published Version Download (444kB)
	Text (Bab 5 - daftar pustaka) Siti Wasiatun Nikmah. NIM 2113030098. bab 5- dapus.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (full text) Siti Wasiatun Nikmah. NIM 2113030098. Skripsi full text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (16MB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan mengenai Penyebutan dan tafsir Pancasila sebagai ideologi negara tampaknya selalu diupayakan menjadi sebuah konsekuensi berpikir yang final, dimana Kesimpulan Pancasila lazim dan seringkali disebut serta diposisikan sebagai ideologi negara ini harus diterima dan diakui dalam setiap pemahaman individu warga negara. Jika memilih konsisten pada kesimpulan berpikir yang menyebutkan Pancasila sebagai ideologi negara, maka secara konseptual filosofis, ideologi adalah ide yang bersifat metafisis, abstrak, universal dan luas. Dalam praktiknya, tafsir dan pemahaman terhadap Pancasila sebagai ideologi negara diatur dan dikontrol gerak jalannya melalui Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2018 dengan lahirnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Maka, disini perlu ditinjau ulang kembali, apakah benar Pancasila dapat diposisikan status dan kedudukannya sebagai ideologi negara.Penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan analisis deduktif. Adapun teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah konsep yang dicetusan oleh para ahli seperti staat fundamental norm, (ISA) dan (RSA), dan rule of recognition. Hasil menunjukkan, Pancasila bukanlah sebuah ideologi, sebab tidak ada satupun naskah yuridis yang menyebutkan secara tegas Pancasila sebagai ideologi negara. Selanjutnya, Pancasila juga kehilangan sifatnya sebagai staat fundamental norm dikarenakan bentuk tertulisnya. Tetapi, Pancasila lebih tepat dikatakan sebagai aturan pengakuan/rule of recognition sebab sifatnya yang meta yuridis dan tidak mengandung aturan yang bersifat paksaan atau larangan. Atas kekosongan dasar dan landasan legitimasi Pancasila sebagai ideologi negara, maka dibentuklah (BPIP) dengan konsep yang linear dengan Ideology of state apparatus (ISA) dengan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap ideologi negara, dimana praktik ini akan menggugurkan kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebab ideologi tidak boleh dalam status final.

Actions (login required)

View Item