Fungsi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik di MAN 2 Pesisir Selatan

Nadya, Febrianty (2025) Fungsi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik di MAN 2 Pesisir Selatan. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover- daftar isi) Cover - Daftar Isi.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (BAB I) BAB I (1).pdf - Published Version Download (260kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (235kB)
	Text (BAB V) BAB V - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (259kB)
	Text (Full Text) Full text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini berangkat dari urgensi keterbukaan informasi publik dalam lingkungan pendidikan, terutama di MAN 2 Pesisir Selatan. PPID bertugas menjamin transparansi informasi kepada masyarakat, tetapi pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya dokumentasi yang terarsip, tidak adanya sistem digital yang berfungsi optimal, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memahami tugas pengelolaan informasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program PPID, pelaksanaan fungsinya, serta faktor yang mendukung dan menghambat keterbukaan informasi di madrasah tersebut. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian mencakup kepala madrasah, wakil kepala madrasah, kepala urusan, pegawai PPID, guru, dan siswa. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPID di MAN 2 Pesisir Selatan menghadapi kendala signifikan dalam keterbukaan informasi publik. Website resmi PPID tidak lagi aktif akibat domain yang tidak diperpanjang, menyebabkan hilangnya akses terhadap arsip dan dokumen penting. Selain itu, tidak ada sistem pencadangan data, sehingga informasi hanya tersedia dalam bentuk fisik yang terbatas. Pelaksanaan keterbukaan informasi masih bergantung pada metode konvensional, seperti permintaan langsung oleh masyarakat, tanpa adanya strategi digital yang efektif. Faktor pendukung dalam keterbukaan informasi ini adalah adanya regulasi dari pemerintah dan kesadaran pihak madrasah akan pentingnya transparansi. Namun, hambatan utama adalah kurangnya pelatihan bagi pegawai PPID, keterbatasan anggaran untuk pembaruan teknologi, serta rendahnya pemanfaatan media digital. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penguatan SDM, pengaktifan kembali sistem digital, serta pengelolaan arsip yang lebih sistematis guna meningkatkan keterbukaan informasi publik di madrasah.

Actions (login required)

View Item