Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 96/G/2023/ PTUN.MDN Tentang Pembatalan Serta Pemberhentian Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Simamora, Della Sakinah (2025) Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 96/G/2023/ PTUN.MDN Tentang Pembatalan Serta Pemberhentian Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover) coverr.pdf Download (1MB)
	Text (Bab I) bab 1.pdf - Published Version Download (895kB)
	Text (Bab III) Bab III (3).pdf - Published Version Download (672kB)
	Text (Bab V) Bab V.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (FullText) Skripsi Della Sakinah Simamora (1).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Nomor 96/G/2023/PTUN.MDN mengenai pembatalan keputusan Gubernur Sumatera Utara di Pengadilan Tata Usaha Negara yang menimbulkan kekeliruan dan mengakibatkan multitafsir sehingga tidak adanya kepastian hukum di dalamnya. Sehingga dari masalah tersebut muncul pertanyaan penelitian yaitu: pertama, bagaiamana pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan tata usaha negara medan nomor: 96/G/2023/PTUN.MDN tentang pembatalan serta pemberhentian pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Utara. Kedua, bagaiamana tinjauan fiqh siyasah terhadap putusan pengadilan tata usaha negara medan nomor: 96/G/2023/PTUN.MDN tentang pembatalan serta pemberhentian pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah provinsi sumatera utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dan meninjau putusan tersebut dari perspektif Fiqh Siyasah. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan ( Library Research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTUN Medan membatalkan Surat keputusan Gubernur karena dianggap melanggar asas-asas pemerintahan yang baik. Dan dari sudut pandang Fiqh Siyasah (Siyasah Idariyah), putusan ini termasuk dalam wewenang pejabat pemerintahan, merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik.

Actions (login required)

View Item