Implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Andhini, Ananda Putri (2025) Implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (cover dll) cover - daftar isi ananda putri andhini.pdf - Published Version Download (362kB)
	Text (BAB I) after sidang dini BAB 1.pdf - Published Version Download (385kB)
	Text (BAB III) after sidang dini BAB 3.pdf - Published Version Download (353kB)
	Text (BAB V-Daftar Pustaka) after sidang dini BAB 5-dapus.pdf - Published Version Download (251kB)
	Text (fulltext) full texts Ananda Putri Andhini pdf.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (902kB)

Abstract

Skripsi ini ditulis karena telah ada Perda Kota Payakumbuh yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak serta telah ada instansi-instansi yang berwenang yang melindungi perempuan dan anak khususnya DP3AP2KB Kota Payakumbuh, namun masih saja kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Payakumbuh sering terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2016 Kota Payakumbuh Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian adalah: 1) Apa saja program Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dalam rangka perlindungan perempuan dan anak? 2) Bagaimana pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak di Kota Payakumbuh? 3) Bagaimana tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dalam perlindungan perempuan dan anak? Untuk menjawab pertanyaan penelitian penulis menggunakan metode penelitian lapangan yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Payakumbuh. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang berwenang, sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, program yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi, membentuk satgas khusus perempuan dan anak, kunjungan dalam pembinaan terhadap korban dan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti dinas sosial, dinas kesehatan, Satpol PP, serta pihak kepolisian. Pelaksanaan program Pemerintah Daerah dalam menjalankan Perda Nomor 11 Tahun 2016 melalui kegiatan menerima pengaduan dari korban kekerasan, memberikan pelayanan kepada korban kekerasan, dan sosialisasi ke sekolah-sekolah, perangkat kecamatan dan kelurahan secara bertahap. Tantangan yang dihadapi oleh pihak DP3AP2KB maupun Satpol PP yaitu belum adanya rumah singgah, kurangnya sosialisasi dan edukasi, keterbatasan anggaran, dan tidak melaporkan kasus kekerasan, sehingga sulit untuk mengetahui identitas pelaku atau korban. Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan konsep siyasah syar’iah bahwa tugas pemerintah adalah menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan yang tujuannya adalah untuk kemasalahatan.

Actions (login required)

View Item