Peran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam rekonstruksi fasilitas umum pascabencana banjir lahar dingin Perspektif siyasah dusturiyàh

Hamdi, Hilal (2026) Peran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam rekonstruksi fasilitas umum pascabencana banjir lahar dingin Perspektif siyasah dusturiyàh. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (cover) cover skripsi.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab 1) bab 1.pdf - Published Version Download (509kB)
	Text (Bab 3) BAB 3.pdf - Published Version Download (993kB)
	Text (Bab 5) BAB 5.pdf - Published Version Download (442kB)
	Text (fulltext) SKRIPSI WM_merged.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (7MB) | Request a copy

Abstract

Latar belakang skripsi ini adalah karena banyaknya jumlah fasilitas umum yang rusak pascabencana banjir lahar dingin yang terjadi pada tahun 2024. Kondisi ini mengancam keadaan sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar, pemerintah sebagai pemegang peran sentral dalam memperbaiki fasilitas yang terdampak harus bergerak cepat untuk melakukan pemulihan. Berdasarkan latar belakang diatas pertanyaan penelitian yaitu : Pertama apa saja kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam rekonstruksi fasilitas umum pascabencana banjir lahar dingin? Kedua apa yang menjadi hambatan proses rekonstruksi fasilitas umum pascabencana banjir lahar di Kabupaten Tanah Datar? Ketiga bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam rekonstruksi fasilitas umum pascabencana banjir lahar dingin? Untuk menjawab pertanyaan diatas penulis melakukan penelitian lapangan (field research). Dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data diperoleh penulis mengolah data tersebut dengan menganalisanya menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, Pemerintah Tanah Datar melakukan inventarisasi fasilitas yang terdampak, merancang dan mengesahkan rencana rekonstruksi, melakukan rekonstruksi pada fasilitas vital yang diprioritaskan dengan dana yang yang ada. Rekonstruksi harus sesuai dengan peraturan daerah, dan tahapan terakhir melakukan evaluasi. Kedua, Terdapat hambatan dalam pelaksanaan rekonstruksi fasilitas umum seperti wilayah terdampak yang cukup luas, kurangnya dana dan sumber daya, kendala kewenangan dan regulasi, hingga kurangnya koordinasi dan komunikasi. Ketiga dalam tinjauan siyasah dusturiyah, pemerintah daerah dinilai telah mencerminkan prinsip amanah dengan membuat aturan tentang penanggulangan bencana, bukan hanya itu Pemerintah Tanah Datar juga bertanggung jawab untuk menjaga kemaslahatan masyarakat melalui kebijakannya dalam rekonstruksi fasilitas umum.

Actions (login required)

View Item