Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 941/Pdt.G/2021/PA.Prm)

Salwana, Nur (2026) Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 941/Pdt.G/2021/PA.Prm). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (cover dll) Cover dan Daftar Isi Nur Salwana 2213010012 (1).pdf - Published Version Download (428kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (419kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (227kB)
	Text (BAB V dan Daftar Pustaka) BAB V dan Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (183kB)
	Text (fulltext) Skripsi Full Text Nur Salwana 2213010012.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pembatalan perkawinan akibat penipuan identitas dan masih terikatnya salah satu pihak dalam perkawinan yang sah, sementara dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak. Adapun tujuan penelitian ini, pertama, untuk menganalisis kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan, kedua, untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak, dan ketiga, untuk menganalisis akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hak nafkah, waris, dan perwalian anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif-analitis. Penelitian dilakukan melalui library research dengan menggunakan bahan hukum primer berupa Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 941/Pdt.G/2021/PA.Prm, peraturan perundang-undangan, dan Kompilasi Hukum Islam, serta bahan hukum sekunder dan tersier yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis dengan menghubungkan norma hukum, doktrin, dan pertimbangan hakim dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang telah lahir dari perkawinan tersebut, sehingga anak tetap memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya berdasarkan Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 75 huruf b dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam. Kedua, perlindungan hukum terhadap anak tetap melekat meskipun perkawinan orang tuanya dibatalkan, meliputi hak atas pemeliharaan, pendidikan, nafkah, dan perlindungan kepentingan keperdataannya. Ketiga, pembatalan perkawinan tidak menghapus hak anak atas nafkah, hubungan hukum yang menjadi dasar kewarisan, maupun perlindungan dalam aspek perwalian, serta tidak secara otomatis menyebabkan anak berada di bawah perwalian pihak ketiga. Namun, Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 941/Pdt.G/2021/PA.Prm belum memberikan penegasan secara khusus mengenai kedudukan dan hak anak dalam pertimbangan maupun amar putusan. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan hukum anak secara normatif dengan penerapannya dalam putusan, bukan merupakan kekosongan hukum. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dan penegasan yang lebih konkret terhadap kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap putusan pembatalan perkawinan yang berdampak terhadap kehidupan anak.

Actions (login required)

View Item