Tinjauan Transaksi Digital dalam Pembelian BBM Bersubsidi di Nagari Salido Kabupaten Pesisir Selatan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Putra, Marta Nanda (2026) Tinjauan Transaksi Digital dalam Pembelian BBM Bersubsidi di Nagari Salido Kabupaten Pesisir Selatan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (cover dll) Marta Nanda putra_2113040081_Cover-Daftar Isi.pdf - Published Version Download (631kB)
	Text (bab l) marta nanda putra_2113040081_bab 1.pdf - Published Version Download (459kB)
	Text (bab lll) marta nanda putra_2113040081_bab lll.pdf - Published Version Download (587kB)
	Text (bab V-daftar pustaka) marta nanda putra_2113040081_bab V-daftar pustaka.pdf - Published Version Download (441kB)
	Text (fulltext) Marta Nanda putra_2113040081_fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan transaksi digital melalui aplikasi MyPertamina dan sistem QR Code sebagai upaya pemerintah mewujudkan penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan. Namun, pelaksanaannya di Nagari Salido, masih menghadapi kendala berupa keterbatasan jaringan internet, rendahnya literasi digital, dan kurangnya sosialisasi, sehingga sebagian nelayan mengalami kesulitan memperoleh BBM bersubsidi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem transaksi digital dalam pembelian BBM bersubsidi, mengidentifikasi kendala dan dampaknya, serta menganalisis penerapannya berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan Pegawai SPBU dan Pemilik Kapal sebagai informan. Pemilihan Informan menggunakan teknik purposive sampling dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknis analisis data adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan QR Code dan pembayaran non-tunai memberikan kemudahan dalam pendataan dan verifikasi serta meningkatkan transparansi dan pengawasan. Penerapan yang diawali dengan penggunaan kode QR sejak tahun 2022 dan berkembang dengan sistem pembayaran non- tunai pada periode 2025–2026 telah mengubah mekanisme pembelian, mulai dari pendaftaran, verifikasi identitas, pemindaian kode QR, hingga pembayaran secara digital. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan literasi digital, gangguan teknis, proses registrasi, dan pembatasan kuota yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya nelayan. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, sistem ini telah mengarah pada prinsip keadilan melalui verifikasi identitas, pembatasan kuota, dan pengawasan, tetapi belum sepenuhnya terwujud karena masih ditemukan penyalahgunaan QR Code dan pembelian BBM bersubsidi untuk dijual kembali. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pengawasan, perbaikan sistem, dan evaluasi kebijakan agar penyaluran BBM bersubsidi lebih adil, tepat sasaran, dan sesuai dengan prinsip keadilan serta kemaslahatan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Actions (login required)

View Item