Nalar Hukum Sadd Al-Zari'ah Larangan Nikah Sesuku dalam Tradisi Masyarakat Pariaman

Amin, Ibnu (2026) Nalar Hukum Sadd Al-Zari'ah Larangan Nikah Sesuku dalam Tradisi Masyarakat Pariaman. Doctoral thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER-DAFTAR ISI) IBNU AMIN NIM 2310100020 COVER - DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (4MB)
	Text (BAB I) IBNU AMIN NIM 2320100020 BAB I.pdf - Published Version Download (273kB)
	Text (BAB III) IBNU AMIN NIM 2320100020 BAB III.pdf - Published Version Download (227kB)
	Text IBNU AMIN NIM 2320100020 BAB V DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (FULL TEXT) IBNU AMIN NIM 2320100020 FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (8MB)

Abstract

Larangan Nikah Sesuku dalam Tradisi Masyarakat Pariaman” ini mengkaji praktik larangan perkawinan sesuku sebagai fenomena hukum adat yang hidup (living law) dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di Pariaman, yang tidak secara eksplisit diatur dalam hukum Islam maupun hukum positif, tetapi tetap memiliki daya ikat sosial yang kuat. Adapun fokus pembahasannya adalah: (1) bagaimana latar belakang munculnya larangan nikah sesuku pada masyarakat Pariaman, (2) bagaimana larangan tersebut dijalankan dalam praktik sosial masyarakat, dan (3) bagaimana nilai serta prinsip kemaslahatan yang melandasi larangan tersebut dalam menjaga struktur budaya dan sosial masyarakat. Metodologi penelitian dalam disertasi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan socio-legal dan normatif-empiris, yang memadukan analisis hukum Islam (ushul fiqh), khususnya konsep Sadd al-Zarī‘ah, dengan studi hukum adat sebagai praktik sosial. Data diperoleh melalui studi lapangan di masyarakat Pariaman, wawancara dengan tokoh adat, serta analisis dokumen dan literatur yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan kerangka maqāṣid al-syarī‘ah dan teori nalar hukum. Berdasarkan pembahasan disertasi ini maka temuan penelitiannya menunjukkan bahwa larangan nikah sesuku berakar pada sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau yang memandang suku sebagai entitas genealogis sekaligus sosial yang harus dijaga keutuhannya. Larangan tersebut berfungsi sebagai mekanisme preventif adat untuk menghindari potensi konflik kekerabatan, menjaga harmoni sosial, serta mempertahankan struktur sosial budaya. Dalam praktiknya, larangan ini dijalankan melalui norma adat yang kuat, didukung oleh lembaga adat, serta ditegakkan melalui sanksi sosial yang bersifat moral dan kolektif. Sedangkan hasil analisis penelitian ini adalah bahwa larangan nikah sesuku dapat dipahami sebagai bentuk konkret penerapan Sadd al-Zarī‘ah dalam konteks hukum adat, yaitu sebagai upaya menutup jalan (preventif) terhadap kemungkinan terjadinya mafsadah sosial. Larangan ini termasuk dalam kategori zarī‘ah ghālibah, yaitu sarana yang secara dominan dipandang berpotensi menimbulkan kerusakan sosial jika tidak dicegah. Selain itu, larangan tersebut memiliki relevansi dengan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), menjaga harmoni sosial, serta melindungi struktur kolektif masyarakat. Penelitian ini juga merumuskan model konseptual baru berupa “nalar hukum Sadd al-Zarī‘ah relasional-genealogis” sebagai bentuk integrasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam kerangka kemaslahatan. Kesimpulannya adalah bahwa larangan nikah sesuku dalam tradisi masyarakat Pariaman bukan sekadar norma adat, tetapi merupakan praktik penalaran hukum yang rasional, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan kolektif. Larangan tersebut memiliki legitimasi sosial dan dapat dipahami selaras dengan prinsip hukum Islam melalui pendekatan Sadd al-Zarī‘ah dan maqāṣid al-syarī‘ah. Dengan demikian, hukum adat dan hukum Islam tidak selalu berada dalam posisi konflik, melainkan dapat berinteraksi secara harmonis dalam menjaga keseimbangan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan.

Actions (login required)

View Item