IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI PULAU KUKUP, JOHOR, MALAYSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2017 TENTANG PMI PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH

Zahara, Yossy Aprilia (2026) IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI PULAU KUKUP, JOHOR, MALAYSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2017 TENTANG PMI PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (cover-daftar isi) cover-daftar isi.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB 1) BAB 1.pdf - Published Version Download (787kB)
	Text (BAB 3) BAB 3.pdf - Published Version Download (598kB)
	Text (BAB 5-DAFTAR PUSTAKA) BAB 5-DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (669kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXS) skripsi fullteks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Pulau Kukup, Johor, Malaysia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 serta tinjauannya dalam perspektif maqashid al-syari'ah. Permasalahan utama yang dirumuskan adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hak PMI di wilayah tersebut menurut perundang-undangan dan maqashid syari'ah , dengan pertanyaan penelitian yang berfokus pada sebaran PMI, hak-hak yang diperoleh selama bekerja, dan analisis pelaksanaannya berdasarkan kelima unsur maqashid syari'ah. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui instrumen di lokasi, wawancara langsung dengan PMI, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebaran PMI di Pulau Kukup didominasi oleh pekerja dengan tingkat pendidikan dasar hingga menengah pertama, yang mayoritas terserap di sektor perikanan dan jasa. Banyak dari mereka berstatus non-prosedural. Terkait pemenuhan hak sesuai UU No. 18 Tahun 2017, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Meskipun hak atas penghasilan dan fasilitas tempat tinggal yang layak telah terpenuhi dengan baik, hak administratif seperti kepemilikan salinan kontrak kerja dan penguasaan paspor secara mandiri masih belum merata, khususnya bagi pekerja ilegal. Ditinjau dari maqashid syari'ah, hak PMI secara umum telah sejalan dengan pelindungan agama (hifdz ad-din), jiwa (hifdz an-nafs), akal (hifdz al-'aql), keturunan/kehormatan (hifdz an-nasl), dan harta (hifdz al-mal). Namun, pada aspek pelindungan jiwa, penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) masih tergolong kurang memadai. Implikasi dari studi ini menekankan urgensi peningkatan pengawasan pemerintah terhadap agen penyalur dan pentingnya sosialisasi masif kepada masyarakat untuk menggunakan jalur prosedural demi terjaminnya kepastian hukum. Keterbatasan studi ini terletak pada ketiadaan data statistik resmi yang secara khusus mencatat jumlah PMI di Pulau Kukup, sehingga analisis demografi sangat bergantung pada data estimasi dari wilayah Johor secara umum dan temuan wawancara di lapangan.

Actions (login required)

View Item