Abdoel Hakim Nasution: Wali Kota Padang

Maulana, Syahnul (2026) Abdoel Hakim Nasution: Wali Kota Padang. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover) Cover.pdf - Published Version Download (792kB)
	Text (BAB 1) Bab 1.pdf - Published Version Download (567kB)
	Text (BAB 4 - DafPus) Bab 4 - dafpus.pdf - Published Version Download (529kB)
	Text (Full Text) Full Text Skripsi Syahnul Maulana_2211020054.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Abdoel Hakim Nasution sebagai Wali Kota Padang pada tahun 1947–1949. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengangkatan Abdoel Hakim Nasution oleh pemerintah Belanda atau NICA di tengah situasi politik Kota Padang yang sedang mengalami konflik pasca kemerdekaan Indonesia. Fokus penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor pengangkatan Abdoel Hakim Nasution sebagai Wali Kota Padang, menganalisis posisinya sebagai tokoh kooperatif atau non-kooperatif, serta menggambarkan kondisi Kota Padang pada masa jabatannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, sintesis, dan historiografi. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berupa arsip kolonial Belanda, surat kabar sezaman, buku, jurnal, skripsi, dan tesis yang berkaitan dengan Kota Padang dan Abdoel Hakim Nasution. Kritik sumber dilakukan melalui kritik eksternal dan internal untuk memperoleh fakta sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan Abdoel Hakim Nasution sebagai Wali Kota Padang tidak terlepas dari pengalaman birokrasi dan politiknya sejak masa kolonial Belanda. Sebelum menjadi wali kota, ia pernah menjabat sebagai anggota Gemeenteraad Padang dan Wakil Wali Kota Padang pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Belanda melihat Abdoel Hakim sebagai tokoh yang berpengalaman, kooperatif, serta mampu menjembatani hubungan antara pemerintah kolonial dengan masyarakat pribumi. Dalam bidang politik, Abdoel Hakim cenderung berada pada posisi kooperatif karena terlibat dalam pemerintahan federal bentukan Belanda. Namun demikian, sikap tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi politik Kota Padang yang berada di bawah kontrol militer Belanda dan NICA. Pada masa jabatannya, kondisi Kota Padang berada dalam situasi yang belum stabil. Dalam bidang politik, Kota Padang menjadi pusat pemerintahan federal dan aktivitas Belanda di Sumatera Barat. Dalam bidang keamanan, konflik bersenjata antara tentara Republik Indonesia dengan Belanda masih terus berlangsung di sekitar Kota Padang. Sementara itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat mengalami kesulitan akibat perang, inflasi, terganggunya perdagangan, serta meningkatnya jumlah pengungsi. Meskipun demikian, pemerintahan kota tetap menjalankan fungsi administratif seperti pengelolaan kota, perpajakan, dan pelayanan umum.

Actions (login required)

View Item