Pelaporan Kelahiran Anak Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat Kota Padang (Analisis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Perspektif Siyasah Tanfidziyah).

Rezki, Sabrina Aulia (2026) Pelaporan Kelahiran Anak Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat Kota Padang (Analisis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Perspektif Siyasah Tanfidziyah). Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (cover- daftar isi) cover - daftar gambar.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (775kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (711kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (458kB)
	Text (Full Skripsi) skripsi full SABRINA AULIA.pdf - Updated Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya orang tua yang tidak melaporkan kelahiran anaknya terkait dengan Analisis Pasal 27 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sehingga anak dapat perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak sipil anak secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaporan kelahiran anak Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang barat Kota Padang melalui analisis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Perspektif Siyasah Tanfidziyah. Data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenispenelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, alasan orang tua tidak melaporkan kelahiran anak adalah banyak warga yang belum meminta surat domisili tempat mereka tinggal dahulunya. Kedua, kendala dan tantangan Kelurahan Belakang Tangsi menerima pelaporan kelahiran anak yaitu kurangnya SDM masyarakat terhadap urgensi dari pelaporan tersebut. Ketiga, pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Belakang tangsi terhadap Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 perspektif Siyasah Tanfidziyah bahwa masyarakat harus patuh terhadap aturan yang dibuat oleh Pemerintah dan Pemerintah harus berlaku adil dalam memberikan pelayanan, melindungi, menjaga hak-hak Warga Negara Indonesia dalam kaidah Siyasah Tanfidziyah disebutkan bahwa setiap hubungan Pemerintah dan kebijaksanaan harus berdasarkan kemaslahatan yang baik kepada rakyatnya. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan Pelaporan Kelahiran Anak Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Kota Padang dalam Analisis Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Perspektif Siyasah Tanfidziyah merupakan suatu kewajiban setiap Warga Negara Indonesia wajib melaporkan kelahiran anak untuk diakui identitas anak demi kesejahteraan dan kelancaran dalam mengurus administrasi kependudukannya, dan aturan tersebut masyarakat harus mematuhi yang dibuat Pemerintah serta kebijakan tersebut harus berdasarkan kemaslahatan yang baik kepada rakyatnya.

Actions (login required)

View Item