Perbedaan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 1624/Pdt.G/2024/PA.Pdg dan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PTA.Pdg)

Mustika, Wellya (2026) Perbedaan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 1624/Pdt.G/2024/PA.Pdg dan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PTA.Pdg). Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (cover) Wellya Mustika 2213010147 cover-daftar isi.pdf - Published Version Download (858kB)
	Text (BAB 1) BAB 1.pdf - Published Version Download (381kB)
	Text (BAB 3) BAB 3.pdf - Published Version Download (192kB)
	Text (BAB 5-Daftar pustaka) BAB 5-Daftar pustaka.pdf - Published Version Download (222kB)
	Text (Full Text) Skripsi full wellya mustika.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (16MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Padang dan hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam perkara cerai gugat yang sama, meskipun keduanya menghasilkan amar putusan yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam kedua putusan tersebut serta menganalisis secara yuridis perbedaan pertimbangan yang digunakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap putusan pengadilan dan literatur yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Pertimbangan hakim pada kedua putusan telah memenuhi aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, namun hakim tingkat banding lebih unggul karena mampu mengaitkan fakta perselisihan, pisah tempat tinggal, dan gagalnya perdamaian dengan kondisi broken marriage, sehingga pertimbangannya lebih komprehensif dan sesuai dengan realitas yang dialami para pihak. 2. Perbedaan pertimbangan hukum antara kedua putusan terletak pada ratio decidendi yang dibangun atas fakta yang sama. Hakim tingkat pertama menjadikan testimonium de auditu sebagai dasar pembuktian perselisihan, sedangkan hakim tingkat banding menolak kesaksian tersebut dan membangun argumentasi melalui alat bukti tertulis yang lebih sesuai dengan prinsip hukum pembuktian, sehingga secara yuridis dinilai lebih unggul. Namun, pertimbangan mengenai kekerasan psikis akibat perselingkuhan masih lemah karena tidak didukung keterangan ahli, sehingga unsur penderitaan psikis Penggugat belum sepenuhnya terbukti secara hukum acara. Hasil ini menegaskan pentingnya konsistensi penerapan hukum pembuktian guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara perceraian.

Actions (login required)

View Item