Penggunaan Hak Ex Officio Oleh Hakim Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A Perspektif Maslahah

Zarli, Hikmatur Ridha (2026) Penggunaan Hak Ex Officio Oleh Hakim Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A Perspektif Maslahah. Masters thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover) Hikmatur Ridha Zarli NIM 2320040006 Cover- Daftar Isi.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (BAB I) Hikmatur Ridha Zarli NIM 2320040006 BAB I.pdf - Published Version Download (243kB)
	Text (BAB III) Hikmatur Ridha Zarli NIM 2020040006 BAB III.pdf - Published Version Download (242kB)
	Text (BAB V) Hikmatur Ridha Zarli NIM 23200040006 BAB V dan Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (256kB)
	Text (FULL TEXT) Hikmatur Ridha Zarli NIM 2320040006 Full text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Tesis ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan hak ex officio oleh hakim dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A. Penelitian ini memfokuskan pada tiga aspek utama yaitu pertimbangan hakim dalam menggunakan hak ex officio, penggunaan hak ex officio dalam perspektif perlindungan hukum, serta analisisnya dalam perspektif maslahah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode campuran melalui penggabungan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji praktik penggunaan hak ex officio melalui wawancara dengan hakim serta analisis putusan perkara perceraian. Sementara itu pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis dasar hukum, doktrin, dan prinsip hukum yang mengatur kewenangan hakim, perlindungan hukum, serta konsep maslahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan hak ex officio oleh hakim didasarkan pada pertimbangan hukum, kondisi sosial, dan kemampuan ekonomi para pihak. Secara hukum hak ex officio dipahami sebagai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim untuk menegakkan keadilan substantif dan tidak dipandang sebagai pelanggaran terhadap asas ultra petita. Secara sosial hakim mempertimbangkan kondisi budaya masyarakat Minangkabau di mana sebagian perempuan merasa malu atau takut stigma untuk menuntut nafkah, serta adanya ketidaktahuan hukum dan perkara yang diputus tanpa kehadiran pihak. Hakim juga menilai kemampuan ekonomi suami agar kewajiban yang ditetapkan dapat dilaksanakan. Dalam praktiknya penggunaan hak ex officio bersifat selektif dan umumnya dipenuhi secara sukarela dengan dukungan mekanisme administratif seperti penundaan ikrar talak atau pembatasan pengambilan akta cerai apabila kewajiban belum dipenuhi. Ditinjau dari konsep perlindungan hukum penggunaan hak ex officio berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi pihak yang lemah dengan memastikan hak-haknya tetap terpenuhi meskipun tidak dimohonkan. Dalam perspektif maslahah penggunaan hak ex officio termasuk dalam kategori maslahah mursalah dengan tingkat kemaslahatan maslahah hajiyyah karena bertujuan mengurangi kesulitan dan memberikan kemudahan bagi pihak istri. Selain itu penggunaan hak ex officio juga dapat dipahami sebagai maslahah khassah karena diterapkan secara selektif oleh hakim untuk melindungi kepentingan individu dalam perkara tertentu. KATA KUNCI: Hak Ex Officio; Perceraian; Perlindungan Hukum; Maslahah.

Actions (login required)

View Item