Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 17/G/2024/PTUN.PDG Kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat oleh PT. Laras Inter Nusa Perspektif Siyasah Dusturiyah

Mislonika, Canelia (2026) Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 17/G/2024/PTUN.PDG Kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat oleh PT. Laras Inter Nusa Perspektif Siyasah Dusturiyah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER - DAFTAR ISI) CANELIA MISLONIKA 2113030132. Cover - Daftar Isi.pdf - Published Version Download (32MB)
	Text (BAB I) CANELIA MISLONIKA 2113030132 BAB I.pdf - Published Version Download (373kB)
	Text (BAB III) CANELIA MISLONIKA 2113030132 BAB III.pdf - Published Version Download (255kB)
	Text (BAB V - DAFTAR PUSTAKA) CANELIA MISLONIKA 2113030132 BAB V - DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (256kB)
	Text (SKRIPSI FULLTEXT) CANELIA MISLONIKA 2113030132 SKRIPSI FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (39MB)

Abstract

Kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat oleh PT. Laras Inter Nusa Perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum dilaksanakannya kewajiban Perusahaan Perkebunan dalam memfasilitasi Pembangunan kebun masyarakat paling rendah 20% dari luas areal usaha sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, meskipun telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat. Kondisi tersebut memicu sengketa antara masyarakat adat Kinali dengan PT Laras Inter Nusa yang kemudian diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Adapun Pertanyaan penelitian bagaimana pertimbangan hakim dari perkara sengketa tanah antara masyarakat dengan PT Laras Inter Nusa di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap putusan PTUN Padang Nomor 17/G/2024/PTUN.PDG. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh dari Putusan PTUN Padang Nomor 17/G/2024/PTUN.PDG, peraturan perundang-undangan terkait, serta literatur hukum dan fiqh siyasah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat merupakan kewajiban hukum yang melekat pada perusahaan perkebunan yang bersifat imperatif. Putusan PTUN Padang telah memberikan kepastian hukum terhadap keberlakuan kewajiban tersebut, meskipun implementasinya masih menghadapai hambatan praktis. Ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah, putusan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan dan tanggung jawab penguasa dalam melindungi hak-hak masyarakat, khususnya dalam pengelolaan sumber daya agraria. Oleh karena itu, putusan PTUN Padang dinilai telah mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak masyarakat sebagaimana dikehendaki dalam siyasah dusturiyah.

Actions (login required)

View Item