Pelaksanaan Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Untuk Aksesibilitas Kawasan Wisata Pantai Labuang Baruak Perspektif Siyasah Maliyah

Ramdanes, Rivaldo (2026) Pelaksanaan Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Untuk Aksesibilitas Kawasan Wisata Pantai Labuang Baruak Perspektif Siyasah Maliyah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER SKRIPSI) cover skripsi rivaldo (1).pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB 1) BAB I watermark skripsi rivaldo (1).pdf - Published Version Download (671kB)
	Text (BAB III) BAB III watermark skripsi rivaldo (1).pdf - Published Version Download (912kB)
	Text (BAB V) BAB V watermark skripsi rivaldo.pdf - Published Version Download (334kB)
	Text (FULLTEXT) skripsi rivaldo full teks watermark.pdf (1).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya aksesibilitas menuju Pantai Labuang Baruak, meskipun kawasan tersebut memiliki potensi wisata yang besar dan telah masuk dalam perencanaan pembangunan daerah. Secara normatif, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengembangan kepariwisataan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk aksesibilitas yang tersedia dan belum tersedia di kawasan wisata Pantai Labuang Baruak, menganalisis peran pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Pariwisata dalam pemenuhan aksesibilitas, serta meninjaunya dari perspektif siyasah maliyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan pendekatan yuridis empiris serta normatif-keislaman. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan perannya dalam perencanaan, promosi wisata dan pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), namun pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi lintas sektor, serta minimnya fasilitas pendukung. Dalam perspektif siyasah maliyah, peran pemerintah tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan umum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik sektor pariwisata sehingga pemenuhan hak aksesibilitas masyarakat dan pengelolaan keuangan publik di sektor pariwisata belum berjalan secara ideal.

Actions (login required)

View Item