Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri Di KUA Kota Padang

Zakri, Ahmad (2026) Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri Di KUA Kota Padang. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover - Daftar Isi) Ahmadd Zakri_2213010162_Cover - Daftar Isi.pdf - Published Version Download (540kB)
	Text (BAB I) Ahmadd Zakri_2213010162_BAB I.pdf - Published Version Download (290kB)
	Text (BAB III) Ahmadd Zakri_2213010162_BAB III.pdf - Published Version Download (211kB)
	Text (BAB V - Daftar Pustaka) Ahmadd Zakri_2213010162_BAB V - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (329kB)
	Text (Full Teks) Ahmadd Zakri_2213010162_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Terbitnya Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Republik Indonesia menuai pro dan kontra di tengah kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan Surat Edaran tersebut merupakan regulasi baru dalam hal permohonan pernikahan di KUA yang mengatur bahwa duda hanya boleh melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah mantan istrinya. Padahal, dalam hukum islam, duda diperbolehkan melakukan pernikahan dengan perempuan lain tanpa menunggu masa idah mantan istrinya berakhir, selagi tidak adanya mani’ syar’i. Di sisi lain, kedudukan hukum surat edaran pada dasarnya merupakan instruksi administratif yang ditujukan kepada aparatur di lingkungan internal, bukan peraturan perundang-undangan yang mengikat masyarakat secara langsung. Namun dalam Surat Edaran ini, ketentuannya justru membatasi hak para duda untuk menikah kembali sebelum masa idah mantan istrinya berakhir, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah memiliki kekuatan hukum layaknya undang-undang. Penerapannya di lapangan pun tidak seragam. KUA Kecamatan Siantan, Kepulauan Riau, memilih tidak menerapkan ketentuan tersebut dalam pelayanan perkawinan dengan alasan belum menemukan dasar fikih yang cukup kuat. Sebaliknya, KUA di Kota Padang justru tetap menjalankannya secara konsisten dalam proses pencatatan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tahun 2021 di KUA Kota Padang serta menilai sejauh mana urgensinya jika ditinjau dalam perspektif maslahah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparatur KUA di Kota Padang, dan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi baik dari salinan Surat Edaran, kitab fikih/ushul fikih,buku-buku yang relevan, skripsi, artikel ilmiah dan peraturan perundang- undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tahun 2021 dilaksanakan secara penuh dan konsisten oleh KUA di Kota Padang. Hal ini dikarenakan KUA di Kota Padang menyadari eksistensinya hanyalah sebagai pelaksana kebijakan dari regulasi yang ditetapkan oleh pimpinan. Namun pelaksanaan SE ini tidak serta merta hanya karena kesadaran KUA terhadap eksistensinya, namun juga karena KUA melihat adanya kemaslahatan dalam SE ini sehingga SE ini urgen untuk diterapkan. Dalam perspektif maslahah, terdapat dua alasan utama yang menguatkan urgensi penerapannya. Pertama ketentuan ini memaksa duda untuk tidak dapat menikah dengan perempuan lain hingga idah mantan istrinya berakhir, sehingga potensi dan peluang terjadinya rujuk lebih besar dan yang kedua SE ini sebagai instrumen yang hadir untuk menjaga dan memastikan perlindungan terhadap hak istri dalam praktik poligami yang telah dijamin oleh undang-undang perkawinan.

Actions (login required)

View Item