Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 48 Tahun 2023 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Perspektif Siyasah Tanfidziyah

Pulungan, Muhammad Tamrin (2026) Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 48 Tahun 2023 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Perspektif Siyasah Tanfidziyah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (cover, daftar isi) COVER- daftar isi.pdf - Published Version Download (483kB)
	Text (bab 1) BAB I.pdf - Published Version Download (313kB)
	Text (bab 3) BAB III.pdf - Published Version Download (408kB)
	Text (bab 5) BAB V.pdf - Published Version Download (309kB)
	Text (ful text) skripsi xxx.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini membahas implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun 2023 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan perspektif Siyasah Tanfidziyah, Studi Kasus Kabupaten Padang Lawas. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya pemasangan polisi tidur yang tidak sesuai dengan standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga berpotensi mengganggu keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan pengguna jalan serta mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif melalui penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2023 dan prinsip Siyasah Tanfidziyah sebagai bagian dari fiqh siyasah yang menekankan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah demi kemaslahatan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi alat pembatas kecepatan di Kabupaten Padang Lawas belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Masih ditemukan polisi tidur yang tidak memenuhi standar ukuran, bahan, warna, serta tidak melalui prosedur perizinan resmi. Dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, kondisi ini menunjukkan belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi eksekutif, khususnya dalam pengawasan dan penegakan hukum. Faktor penghambat implementasi meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya sosialisasi peraturan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi administratif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah daerah guna mewujudkan keselamatan, ketertiban, dan keadilan bagi pengguna jalan.

Actions (login required)

View Item