Ex Officio Hakim dalam Menetapkan Jumlah Mut'ah Pada Cerai Talak di Pengadilan Agama Talu

Putri, Reni Siska (2026) Ex Officio Hakim dalam Menetapkan Jumlah Mut'ah Pada Cerai Talak di Pengadilan Agama Talu. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar Isi) RENI SISKA PUTRI 2213010045 COVER-DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (BAB 1) RENI SISKA PUTRI 2213010045 BAB 1.pdf - Published Version Download (426kB)
	Text (BAB 2) RENI SISKA PUTRI 2213010045 BAB 3.pdf - Published Version Download (458kB)
	Text (BAB 5 dan Daftar Pustaka) RENI SISKA PUTRI 2213010045 BAB 5 & DAPUS.pdf - Published Version Download (443kB)
	Text (Full Text) RENI SISKA PUTRI 2213010045 FULL TEKS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Penulisan skiripsi ini dilatar belakangi oleh putusan hakim yang menetapkan jumlah mut’ah bagi istri yang yang dijatuhkan talak oleh suaminya, tetapi tidak memintakan hak-hanya dalam petitum ataupun tuntutannya. Namun hakim karena jabatannya, yaitu menggunakan hak ex officio dalam menetapkan jumlah mut’ah yang harus diterima oleh istri. Tulisan ini bertujuan untuk mencari tau alasan hakim dalam menetapkan mut’ah, pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam mut’ah, dan kondisi hakim dalam menggunakan hak ex officio. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (empiris legal research) dengan pendekatan kualitatif berupa data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui data primer dengan cara wawancara bersama dengan hakim-hakim Pengadilan Agama Talu dan menggunakan data sekunder berupa putusan-putasan di Pengadilan Agama Talu. hasil penelitian ini menunjukkan sebagai berikut : Pertama, alasan hakim dalam menetapkan mut’ah, yaitu ketentuan mut’ah dimintakan dalam petitum gugatan (tuntutan kumulasi) atau hakim menetapkan secara ex officio, hak bagi perempuan dan kewajiban suami pasca perceraian dalam fikih dan hukum positif, serta pertimbangan keadilan, pengaruh norma agama dan norma sosial. Kedua, pertimbangan hukum hakim yang digunakan merujuak pada posita (tuntutan) yang dibubungkan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan interpretasi hakim. Pertimbangan yang dilakukan melihat pada aspek keadilan, kemampuan suami, kepatutan, lama masa pernikahan, take home pay suami, fakta, kebutuhan dasar, serta apakah istri nusyuz atau tidak. Hakim juga menggunakan metode jurimetri dengan prinsip keseimbangan dengan negosiasi. Ketiga, hakim dapat menggunakan hak ex officio ketika para pihak tidak mencantumkan atau tidak memintakan haknya dalam petitum maupun tuntutannya. Namun hakim merasa perlu untuk menetapkan hak-hak yang memang murupakan yang harus didapatkan oleh istri dan kewajiban yang harus dibayarkan oleh suami.

Actions (login required)

View Item