Dissenting opinion pada putusan Pengadilan Agama Bolaang Uki nomor 14/Pdt.G/2021/Pa.Blu terkait PNS wanita yang akan menjadi istri kedua

Fasha, Fuad (2026) Dissenting opinion pada putusan Pengadilan Agama Bolaang Uki nomor 14/Pdt.G/2021/Pa.Blu terkait PNS wanita yang akan menjadi istri kedua. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (cover) Fuad Fasha_2213010146_Cover-Daftar Isi.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab III) BAB III.pdf - Published Version Download (3MB)
	Text (Bab V - Daftar Pustaka) BAB V - DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (844kB)
	Text (fulltext) Fuad Fasha_2213010146_Teks Lengkap.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Adapun yang menjadi latar belakang penulisan ini adalah terdapat Dissenting Opinion (perbedaan pendapat) Hakim di Pengadilan Agama Boolang Uki Kapubaten Boolang Mongondow Selatan, Sulawesi Selatan, terkait perkara permohonan izin Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui proses terjadinya Dissenting Opinion Majelis Hakim Pengadilan Agama Boolang Uki terkait perkara izin Poligami bagi PNS serta untuk meninjau metode penemuan hukum (rechtsvinding) yang diterapkan oleh Hakim dalam menyelesaikan perkara izin poligami bagi PNS. Metode Penelitian yang digunakan adalah analisis hukum dengan fokus pada pengakajian norma-norma yang berkaitan dengan Hukum Keluarga dan Kepegawaian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab utama Dissenting Opinion adalah perbedaan cara pandang Hakim dalam menempatkan kedudukan regulasi khusus bagi PNS dalam hirarki hukum. Hakim Mayoritas menerapkan metode penemuan hukum progresif dengan penafsiran teleologis-sosiologis, di mana mereka lebih mengutamakan kemanfaatan dan keadilan substantif bagi para pihak dengan mengabulkan permohonan atas dasar adanya persetujuan dari istri/istri-istri sebagaimana pada Pasal 5 ayat (1), meskipun alasan pokok permohonan tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan limitatif dalam peraturan kepegawaian tentang izin poligami bagi PNS. Sebaliknya, Hakim Minoritas konsisten mengaplikasikan metode penemuan hukum dengan penafsiran gramatikal-sistematis yang berlandaskan pada asas lex specialis derogat generalis, Hakim Minoritas berpendapat bahwa mengingat status Pemohon sebagai PNS menunjukkan kewajibannya untuk tunduk pada syarat-syarat ketat dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 yang bersifat kumulatif, seperti istri tidak dapat menjalankan kewajiban, mengalami cacat badan serta tidak dapat melahirkan, sehingga izin tidak dapat diberikan jika alasan-alasan objektif tersebut tidak terpenuhi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa argumentasi yang dituangkan Hakim Minoritas memiliki kekuatan kepastian hukum yang lebih tinggi dalam konteks disiplin kepegawaian, karena menjaga marwah institusi Negara serta memberikan perlindungan hukum yang preventif terhadap potensi penyalahgunaan izin poligami yang dapat merugikan hak-hak istri/istri-istri dan anak-anak serta martabat jabatan PNS.

Actions (login required)

View Item