Studi Feminisme Terhadap Nafkah Iddah Wanita karier Di Pengadilan Agama Muara Labuh

Ramdani, Velia (2026) Studi Feminisme Terhadap Nafkah Iddah Wanita karier Di Pengadilan Agama Muara Labuh. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER - DAFTAR ISI) COVER - DAFTAR ISI VELIA RAMDANI 2213010150.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB 1) BAB I VELIA RAMDANI 2213010150.pdf - Published Version Download (311kB)
	Text (BAB III) BAB III VELIA RAMDANI 2213010150.pdf - Published Version Download (439kB)
	Text (BAB V - DAFTAR PUSTAKA) BAB V - DAFTAR PUSTAKA VELIA RAMDANI 2213010150.pdf - Published Version Download (234kB)
	Text (SKRIPSI FULLTEXT VELIA RAMDANI 2213010150) VELIA RAMDANI 2213010150.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah iddah bagi wanita karier di Pengadilan Agama Muara Labuh, serta meninjaunya secara kritis menggunakan perspektif Feminisme Islam dan Feminisme Eksistensialis. Melalui studi kasus pada Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.ML dan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.ML, penelitian ini menemukan adanya disparitas perlakuan hukum terhadap istri yang bekerja. Temuan menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hakim merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 huruf (b) dan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, dalam praktiknya terjadi pergeseran paradigma yang signifikan. Hakim cenderung memaknai nafkah iddah bukan sebagai hak mutlak (iwadh) akibat cerai, melainkan sebagai bantuan sosial yang bergantung pada kondisi kebutuhan istri. Akibatnya, bagi wanita karier yang memiliki kemandirian finansial, asas kepatutan dan kemampuan suami sering kali ditafsirkan secara bias untuk mereduksi besaran nafkah demi menjaga stabilitas ekonomi mantan suami. Analisis menggunakan teori feminimisme Islam Wadud dan Mernissi mengungkap adanya praktik standar ganda dan benevolent sexism. Pengadilan tetap mempertahankan konsep kepemimpinan suami secara formal, namun secara fungsional meringankan kewajiban finansialnya dengan memanfaatkan penghasilan istri. Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah :1) Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Besaran Nafkah Iddah Bagi Wanita Karier di Pengadilan Agama Muara Labuh. 2)Bagaimana Tinjauan Feminisme Terhadap Nafkah Iddah di Pengadilan Agama Muara Labuh?. Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif dengan metode kualitatif. Kemandirian ekonomi perempuan justru menjadi faktor yang melemahkan perlindungan hukumnya, di mana istri yang mapan, seperti PNS, dibebani standar pembuktian yang lebih kaku dibandingkan istri yang tidak bekerja. Implikasi dari studi ini menegaskan perlunya rekonstruksi pemahaman hakim mengenai asas kepatutan, agar tidak hanya diukur dari kemampuan bayar suami, tetapi juga mempertimbangkan standar hidup layak dan martabat perempuan pascaperceraian.

Actions (login required)

View Item