Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang nomor 3 tahun 2014 (Studi kasus kawasan Batang Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang)

Cintya, Siti (2026) Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang nomor 3 tahun 2014 (Studi kasus kawasan Batang Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER) Cover Siti Cintya 2213030172 Done.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I Skripsi Siti Cintya 2213030172 .pdf - Published Version Download (400kB)
	Text (BAB III) Bab III Skripsi Siti Cintya 2213030172 .pdf - Published Version Download (698kB)
	Text (BAB V) Bab V Skripsi Siti Cintya 2213030172.pdf - Published Version Download (345kB)
	Text (FULL TEXT SKRIPSI SITI CINTYA) Full Text Skripsi Siti Cintya 2213030172.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum dan pemanfaatan ruang publik sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan PKL berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya di kawasan Batang Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan aparat Satpol PP dan masyarakat, serta studi dokumentasi terhadap peraturan perundang- undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP telah melaksanakan perannya melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan, pengawasan, dan penertiban terhadap PKL yang melanggar ketentuan zonasi. Namun, efektivitas penertiban belum berjalan optimal karena masih ditemui PKL yang kembali berjualan di lokasi terlarang setelah dilakukan penertiban. Hambatan utama yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban meliputi rendahnya kesadaran hukum PKL, keterbatasan lokasi relokasi yang layak, lemahnya pengawasan berkelanjutan, serta keterbatasan sumber daya Satpol PP. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, konsistensi pengawasan, serta pendekatan yang lebih persuasif dan partisipatif agar penertiban PKL dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan. Kata Kunci: Satuan Polisi Pamong Praja, Penertiban, Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah

Actions (login required)

View Item