Analisis Yuridis Pewarganegaraan Indonesia Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia perspektif Siyasah dusturiyah

Zaki, Gendi Ghifari (2026) Analisis Yuridis Pewarganegaraan Indonesia Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia perspektif Siyasah dusturiyah. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar Isi) Gendi Ghifari Zaki. NIM 2213030013. Cover-Daftar Isi.pdf - Published Version Download (529kB)
	Text (BAB I) Gendi Ghifari Zaki. NIM 2213030013. BAB 1.pdf - Published Version Download (413kB)
	Text (BAB III) Gendi Ghifari Zaki. NIM 2213030013. BAB 3.pdf - Published Version Download (323kB)
	Text (BAB 5-Daftar Pustaka) Gendi Ghifari Zaki. NIM 2213030013. BAB 5 dan Daftar Fustaka.pdf - Published Version Download (272kB)
	Text (Fulltext) Gendi Ghifari Zaki. NIM 2213030013. Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Bagaimana analisis yuridis pewarganegaraan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia perspektif siyasah dusturiyah. Adapun pertanyaan penelitian yaitu pertama, bagaimana mekanisme dan tujuan pewarganegaraan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia? kedua, bagaimana urgensi pewarganegaraan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dalam perspektif siyasah dusturiyah? Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian kepustakaan (library research), dengan metode deskriptif kualitatif. Untuk mendapatkan data penelitian, peneliti melakukan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia maupun peraturan turunannya serta buku-buku terkait siyasah dusturiyah. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut pertanyaan pertama, pewarganegaraan di Indonesia memiliki kata klasifikasi yaitu pertama naturalisasi biasa, melalui mekanisme yang panjang dan ketat dengan penetapan Keputusan Presiden. Kedua naturalisasi perkawinan campuran, malalui mekanisme secara elektronik dengan penetapan Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Ketiga naturalisasi istimewa, melalui mekanisme jalur cepat (fast track) dengan penetapan Keputusan Presiden setelah pertimbangan DPR. Pewarganegaraan diperuntukan untuk warga Indonesia yang berada di luar negeri (diaspora) dengan tujuan yaitu memberikan kepastian hukum anak diaspora serta kepatuhan dan tunduknya terhadap pemimpin (negara) sehingga menciptakan hubungan timbal balik. Pertanyaan kedua, Dalam perspektif siyasah dusturiyyah, pewarganegaraan adalah perjanjian politik yang menekankan kepatuhan hukum dan hubungan timbal balik antara warga negara dan negara. Dalam Islam prinsipnya bersifat terbuka bagi siapapun, sedangkan di Indonesia bersifat prioritas dan selektif, menekankan keterikatan bangsa, peluang bagi orang asing sesuai kepentingan nasional, serta kepatuhan terhadap Pancasila dan UUD 1945, namun tetap mengedepankan prinsip hak dan kewajiban.

Actions (login required)

View Item