Peran Bawaslu Kota Padang dalam Pengawasan Penyebaran Berita Hoaks Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2024 Perspektif Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Siyasah Dusturiyah

Siregar, Mona Lusia Safitri (2026) Peran Bawaslu Kota Padang dalam Pengawasan Penyebaran Berita Hoaks Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2024 Perspektif Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Siyasah Dusturiyah. Skripsi thesis, Uin Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover- Daftar Isi) COVER - DAFTAR ISI MONA.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab I) BAB I MONA.pdf - Published Version Download (818kB)
	Text (Bab III) BAB III MONA.pdf - Published Version Download (675kB)
	Text (Bab V- Daftar pustaka) BAB V - DAFTAR PUSTAKA MONA.pdf - Published Version Download (667kB)
	Text (FULLTEXT) SKRIPSI FIX MONA CANTIK (1).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi perkembangan media sosial telah meningkatkan penyebaran informasi dalam proses demokrasi, namun juga memunculkan persoalan serius berupa maraknya berita hoaks, khususnya pada momentum politik seperti Pilkada, selain itu pada Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang tahun 2024, fenomena ini menjadi tantangan bagi Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. Penelitian ini bertujuan: Pertama, untuk mengetahui bentuk pengawasan Bawaslu Kota Padang terhadap penyebaran berita hoaks pada Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang 2024. Kedua, untuk mengetahui kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan terhadap penyebaran berita hoaks. Ketiga, untuk mengetahui upaya yang dilakukan Bawaslu ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Bawaslu Kota Padang dan dokumentasi terkait pengawasan Pilkada, serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: Pertama, menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Padang telah menjalankan perannya melalui pengawasan kampanye, pemantauan media sosial, penelusuran laporan masyarakat, serta koordinasi dengan instansi terkait dalam menangani dugaan penyebaran berita hoaks. Kedua, Bawaslu menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, cepatnya penyebaran informasi di media sosial, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Ketiga, dari perspektif siyasah dusturiyah, upaya Bawaslu dalam mencegah dan menindak penyebaran berita hoaks sejalan dengan prinsip amanah, keadilan, dan kejujuran dalam pemerintahan, serta ajaran Islam yang melarang penyebaran informasi yang tidak benar dan menyesatkan. Dengan demikian, penguatan pengawasan, peningkatan literasi digital, dan sinergi antar lembaga menjadi hal penting untuk menjaga integritas dan kualitas demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada.

Actions (login required)

View Item