Status Hukum Anak dalam Perkawinan Multikultural Antara Pria Minangkabau dan Wanita Nias Perspektif Maqashid al-Syariah: Studi di Kecamatan Kuranji Kota Padang

Baeha, Josuardin (2026) Status Hukum Anak dalam Perkawinan Multikultural Antara Pria Minangkabau dan Wanita Nias Perspektif Maqashid al-Syariah: Studi di Kecamatan Kuranji Kota Padang. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar Isi) Cover-Daftar isi.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) Bab I.pdf - Published Version Download (464kB)
	Text (BAB III) Bab III.pdf - Published Version Download (317kB)
	Text (BAB V-Daftar Pustaka) Bab V-Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (244kB)
	Text (Full Teks) Jend. Josuardin Baeha [rp].pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Perkawinan multikultural antara pria Minangkabau (matrilineal) dan wanita Nias (patrilineal) di Kecamatan Kuranji Kota Padang memunculkan persoalan penetapan identitas adat dan penerimaan sosial anak, karena anak kerap berada pada status hukum yang tidak jelas dalam struktur kekerabatan kedua budaya tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perbedaan sistem kekerabatan tersebut menetapkan status hukum anak dalam perkawinan multikultural serta meninjaunya melalui kaidah hifz nasl dalam perspektif maqashid al-syariah. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pasangan perkawinan multikultural dan tokoh adat (KAN Pauh IX). Observasi lapangan mengidentifikasi 9 pasangan; 8 pasangan relevan (memiliki anak), dan 5 pasangan berhasil diwawancarai. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan sistem kekerabatan menghadirkan tantangan utama pada aspek identitas dan pengakuan adat anak, sementara keabsahan hukum anak tidak terganggu sepanjang perkawinan sah menurut agama dan tercatat secara resmi. Secara khusus pada kasus yang diteliti, anak cenderung diarahkan mengikuti suku ayah (pria Minangkabau) sebagai bentuk adaptasi agar identitasnya lebih jelas dalam lingkungan sosial-adat setempat. Ditinjau dari Maqashid al-Syariah, prinsip hifz nasl menegaskan pentingnya keabsahan perkawinan, kejelasan nasab, jaminan hak-hak anak, serta pelestarian martabat anak dan keluarga; kerangka ini menempatkan kepentingan terbaik anak di atas preferensi budaya tertentu sekaligus menjembatani keragaman adat dengan nilai keadilan dan kemaslahatan. Namun, solusi integrasi sosial dari adat Minangkabau yaitu malakok tidak diketahui dan tidak dilaksanakan oleh subjek penelitian sebagai bentuk kemaslahatan dan mencegah mafsadat identitas adat anak, sehingga perlindungan keturunan dalam perspektif hifz nasl hanya terpenuhi secara legal-formal tetapi belum terealisasi secara sempurna dalam dimensi sosial-adat.

Actions (login required)

View Item